Beberkan Data Perkembangan Pembangunan di Kota Depok, PDI-P: Eksekusinya Amburadul!

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengungkapkan data perkembangan pembangunan selama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkuasa memimpin Kota Belimbing.

Menurut Hendrik, masalah pembangunan infrastruktur dalam program Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tak bisa dieksekusi dengan baik.

"Saya ingin menyampaikan dari data yang kami punya, eksekusi program-program yang disampaikan pemerintah kota Depok ini amburadul," kata Hendrik dalam konferensi pers di Ruang Fraksi PDI-P DPRD Kota Depok, Selasa (20/9/2022).

Misalnya, terkait pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung tak ada solusi sejak 20 tahun terakhir.

"TPA yang ada menjadi sumber masalah bagi warga masyarakat sekitar. Pengolahan sampah masih tradisional, bandingkan dengan Kota Surabaya yang produksi sampahnya justru menghasilkan energi listrik," kata dia.

Kemudian, masalah ruas jalan yang ada di Kota Depok disebut tak ada penambahan. Bahkan, ada jalan yang kondisinya memprihatinkan malah dibiarkan dan tak diperbaiki.

"Titik banjir semakin bertambah tanpa adanya penanganan, contohnya wilayah Mampang, Jalan Margonda, Kompleks GDC dan lain sebagainya. Maka Depok menjadi termasuk 10 besar kategori kota tidak layak huni versi Ikatan Ahli Perencana," sambung Hendrik.

Pria yang akrab disapa HTA itu mengatakan rencana pembangunan area publik pun sempat mendapatkan sorotan lantaran sudah disediakan, tetapi belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

"Seharusnya memaksimalkan space yang sudah ada, contohnya Alun-alun Kota yang justru tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat karena dibatasi jam operasionalnya, itu menghabiskan APBD yang sangat besar," kata Hendrik.

"Sebaiknya anggaran pembangunan public space diberikan sebagai bantuan ke masyarakat miskin," sambung dia.

Menurut Hendrik, fasilitas publik seperti pasar di Depok seharusnya dimaksimalkan dengan baik. Bahkan, Pasar Kemiri Muka yang sebelumnya menjadi aset Pemkot Depok, kini telah diurus oleh pihak swasta.

"Pasar Kemiri Muka sebagai aset Pemkot, tetapi hilang. Pasar Cisalak menghabiskan APBD tetapi dipergunakan tidak sesuai fungsinya, seharusnya infrastruktur pasar dimaksimalkan oleh Pemerintah sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata dia.

Begitu pun dengan pelayanan kesehatan yang disediakan Pemkot Depok turut disoroti oleh HTA, karena fasilitas yang kurang maksimal.

"RSUD Sawangan setelah hampir 20 tahun masih tipe C, artinya pelayanannnya tidak akan maksimal. Kemudian, RSUD ASA masih tipe C. Dari kedua RSUD ini, penanganan lanjutannya masih tergantung dengan RS lain," imbuh dia.