Temui Demonstran 15 Menit, Anies Lanjutkan Acara Perpisahan dengan ASN DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menemui massa yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10/2022) sore.

Langkah Anies menemui demonstran ini dilakukan di tengah-tengah kesibukannya yang sedang menghadiri acara perpisahan jelang purna tugas. 

Pantauan Kompas.com, Anies menemui demonstran sekitar 15 menit dan berdialog dengan mereka.

Anies bersama wakilnya, Ahmad Riza Patria, lalu kembali berjalan masuk ke pendopo Balai Kota untuk perpisahan dengan para aparatur sipil negara (ASN) Pemprov DKI.

Setibanya di depan Pendopo, Anies-Riza disambut hangat oleh ratusan ASN yang sudah menunggu kehadiran mereka berdua.

"Selamat datang Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan," ucap pembawa acara.

Anies tampak membagikan senyum hangatnya, seakan lupa telah bertemu massa aksi yang berapi-api.

Ia sempat bersalaman dengan beberapa ASN yang berada di depan Pendopo.

Anies kemudian duduk di kursi yang berada di depan Pendopo bersama istrinya, Fery Farhati, dan Riza.

Putri pertama Anies, Mutiara Annisa Baswedan tampak hadir dan duduk di kursi yang sederet dengan Anies.

Mutiara didampingi suaminya, Ali Saleh Alhuraiby.

Pada saat yang bersamaan, para peserta aksi masih terus menyuarakan- menyuarakan isu-isu yang dianggap bermasalah di Jakarta selama 5 tahun kepemimpinan Anies.

Peserta aksi yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) itu tak berhenti berunjuk rasa meski Anies sudah menemui mereka.

Sembilan permasalahan yang disuarakan massa Kopaja tersebut yakni, buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN), sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir.

Selain itu, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, hunian yang layak masih menjadi masalah krusial, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya, dan ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas.