Beda Gaya Kepemimpinan Heru saat Jadi Pj Gubernur, Akankah Jadi Antitesis Anies?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) menyambut Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (17/10/2022).

Tak hanya ASN, kedatangan Heru itu disambut antusiasme warga Ibu Kota sekitar pukul 12.05 WIB, usai dari Istana Negara. Kehadiran Heru disambut bak sosok yang "pulang kampung" karena kembali lagi ke lingkungan birokrasi Provinsi DKI Jakarta.

Pada hari pertamanya, Heru pun sudah menyusun strategi untuk menyelesaikan persoalan Jakarta. Namun, beberapa jalan yang Heru ambil justru dianggap berseberangan dengan gubernur pendahulunya, Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria.

Buka Lagi Pengaduan Langsung di Balai Kota

Heru Budi Hartono bakal menerapkan kembali sistem pengaduan masyarakat secara langsung di Balai Kota DKI Jakarta. Sistem ini sempat hilang pada era Anies.

"Insya Allah begitu (pengaduan masyarakat diterapkan kembali). Besok, saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat (Pemprov) DKI," tutur Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Pada penerapannya, pengaduan warga itu akan berlangsung pada Senin-Kamis dan beroperasi mulai pukul 07.30 WIB-08.30 WIB. Pengaduan ini akan melibatkan kelima pemerintahan kota administratif di DKI Jakarta.

"Setelah itu, membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini (di) pengaduan dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan," sebut dia.

Untuk diketahui, era Jokowi dan Ahok, masyarakat bisa mengadu langsung ke Pemprov DKI Jakarta saat merasa resah dengan permasalahan Ibu Kota. Posko pengaduan biasa dibuka di Pendopo Balai Kota DKI sejak pagi hari.

Namun, era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno atau Ahmad Riza Patria, sistem pengaduan masyarakat secara langsung itu dihapuskan.

Kendati demikian, Anies menyarankan warga tidak perlu jauh-jauh datang mengadu ke Balai Kota. Anies juga meluncurkan aplikasi Jakarta Kini atau Jaki untuk melaporkan berbagai kejadian.

Tak Ikut Bentuk TGUPP

Heru mengaku tak akan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta seperti halnya yang pernah dibentuk gubernur sebelumnya, Anies Baswedan.

Menurut dia, kinerja TGUPP tergolong bagus. Namun, eks Wali Kota Jakarta Utara itu ingin memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta.

"TGUPP, semua bagus. Tetapi, saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," ungkap Heru. "Mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, (serta) asisten ahli, saya kira itu."

Adapun TGUPP pada era Anies kerap dikritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta lantaran dinilai terlalu memiliki banyak anggota.

DPRD DKI Jakarta menilai bahwa TGUPP era Anies terlalu banyak menyerap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta sehingga harus dihapus.

Sambutan Hangat Ketua DPRD

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ikut menyambut kehadiran Heru di Balai Kota DKI, pada Senin siang.

"Selamat datang kepada sahabat saya, Pj Gubernur Pak Heru. Ayo kita kerja sama yang dinamis," kata Pras kepada Heru.

Seperti diketahui, hubungan Anies dengan Ketua DPRD DKI dikabarkan renggang, salah satunya muncul kiritik soal keberadaan TGUPP. Di sisi lain, Pras juga meminta para ASN tidak berpolitik.

"Teman-teman ASN jangan berpolitik, jadi biar berkesinambungan, antara eksekutif dan legislatif berjalan lancar, karena akan terjadi penghambatan (kalau berpolitik)," tutur Pras.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menuturkan setiap pemimpin punya gaya komunikasi masing-masing, termasuk Heru.

Melihat sejumlah langkah yang diambil oleh Heru yang berseberangan, kata Adi, bukan tidak mungkin Heru akan jadi antitesa kebijakan Anies.

Menurut Adi, ada beberapa hal yang akan mendorong Heru berseberangan dengan kebijakan Anies sebelumnya, salah satunya karena Heru dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Heru itu 'orangnya' Jokowi. Dan pastinya semua program Jokowi-Ahok yang ditiadakan Anies bakal dihidupkan kembali oleh Heru," ujar Adi.

Adi juga menyoroti sambutan meriah saat Heru kembali datang ke Balai Kota oleh aparatur sipil negara (ASN). Menurut Adi, bukan tidak mungkin mereka adalah yang selama ini menjadi pendukung Jokowi-Ahok.

"Ada euforia karena ada harapan program Ahok yang selama ini tidak dilanjutkan Anies bisa dilanjutkan kembali. Pesan politiknya, Heru harus bisa eksekusi program Ahok yang tidak dipakai Anies," kata Adi.

Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam juga menilai kedekatan Heru dengan Jokowi bakal mempengaruhi kebijakan Pemprov DKI ke depannya.

Sejak awal, Arif sudah memprediksi Heru memiliki peluang besar menggantikan Anies Baswedan yang habis masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober lalu.

"Heru ini orangnya 'Jokowi'. Diangkatnya Heru ini bisa jadi antitesa dari Anies Baswedan yang selama ini cenderung kebijakan dan framing politiknya kontra dengan Jokowi," tutur Arif kepada Kompas.com, Senin (17/10/2022).

(Penulis: Muhammad Naufal, Nirmala Maulana Achmad, Fabian Januarius Kuwado, Larissa Huda | Editor: Nursita Sari, Jessi Carina)