Janji Heru Budi Pimpin Jakarta: Tak Bentuk TGUPP hingga Lanjutkan Rencana Pembangunan Era Anies

"Demi Allah saya bersumpah, saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pj gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa," kata Tito, ditirukan Heru dan penjabat kepala daerah lain yang turut dilantik di Gedung Kemendagri.

Pelantikan Heru berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100/P/2022. Ia menggantikan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria yang purnatugas.

Punya waktu 2 tahun

Heru bakal menjabat sebagai Pj gubernur selama dua setengah tahun atau hingga Pilkada DKI berlangsung pada November 2024, serentak dengan daerah lain.

Namun, kinerja Heru bakal dievaluasi tiga bulan sekali selama menjabat Pj gubernur DKI.

“Kami nanti akan evaluasi per tiga bulan. Setelah satu tahun, bisa diteruskan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda, tergantung dari hasil evaluasi,” ucap Tito.

Tito berharap amanah yang diemban Heru bisa dijalankan dengan baik.

"Kalau evaluasi tiga bulan sekali ya bagus, jadi perintahnya suruh kerja," kata Heru usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Senin kemarin.

Heru mengatakan akan menjalin komunikasi secara baik dengan jajarannya maupun legislatif.

"Kerja tentunya bersama dengan Pak Ketua DPRD, para DPRD, dan seluruh jajaran komunikasi dengan baik. Ya kalau (ada) evaluasi bagus," ujar Heru.

Banjir dan krisis ekonomi jadi PR

Heru kemudian menuturkan bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah untuk Pemprov DKI Jakarta, yakni permasalahan banjir, macet, dan tata ruang.

Tak hanya itu, menurut dia, krisis ekonomi yang bakal terjadi tahun depan juga menjadi catatan tersendiri bagi Pemprov DKI.

"Dan tadi pagi, Pak Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan kepada kami bahwa tahun depan depan adanya krisis ekonomi," tutur Heru.

"Maka itu (banjir, macet, tata ruang, krisis ekonomi) menjadi perhatian (Pemprov DKI), termasuk kesehatan," sambung dia.

Tak akan bentuk TGUPP

Kemudian, Heru mengaku tidak akan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

Menurut dia, kinerja TGUPP tergolong bagus. Namun, eks Wali Kota Jakarta Utara itu ingin memaksimalkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta.

"TGUPP, semua bagus, tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada," ucap Heru.

Selain kinerja dinas di Pemprov DKI Jakarta, Heru juga akan memaksimalkan kinerja asisten pemerintahan, tenaga ahli, dan asisten ahli.

"Mungkin diperkuat asisten, ada tenaga ahli, (serta) asisten ahli, saya kira itu," kata dia.

Solusi atasi macet

Heru juga memiliki rencana mengatasi kemacetan Ibu Kota dengan mengurangi u-turn atau putaran U.

"Programnya mungkin mengurangi u-turn," kata Heru di Gedung DPRD DKI.

Selain itu, Pemprov DKI juga berencana menambah jalan satu arah.

Namun, rencana itu perlu dikomunikasikan lagi dengan DPRD DKI, Polda Metro Jaya, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Menambah satu arah di waktu-waktu tertentu, bisa pagi sore, dan itu kan perlu komunikasi dengan masyarakat, perlu komunikasi dengan rekan DPRD, masukan-masukannya," ujar Heru.

"Kerja, kerja, kerja.."

Heru menyebutkan, tugasnya kini adalah bekerja dalam dua tahun ke depan.

"Saya akan bekerja, bekerja, dan bekerja," ujar dia usai dilantik di Gedung Kemendagri, Senin kemarin.

Haru mengatakan, ia akan bekerja sesuai rencana pembangunan daerah (RPD) yang telah disusun Anies.

"Pak Anies menyampaikan RPD, nanti kami rinci dan tentunya permulaannya permulaan yang bagus. Untuk kebaikan masyarakat, saya pasti akan melanjutkan," ujar Heru.

Heru menambahkan, pihaknya juga menggarisbawahi poin-poin yang disampaikan Menteri Tito dalam acara pelantikannya.

"Tentunya tadi Pak Mendagri sudah menekankan beberapa poin-poin dan itu akan kami masukkan ke dalam program 2023," kata Heru.