Sepekan Jadi Pj Gubernur DKI, Heru Budi Koordinasi Sana-sini hingga Disebut Belum Bikin Gebrakan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepekan sudah Heru Budi Hartono menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, sejak dilantik pada 17 Oktober 2022.

Selama sepekan ini, Heru telah blusukan ke sana ke mari hingga menggerakan sulur-sulur birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam kurun waktu yang sama, dia juga telah menemui jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) DKI Jakarta hingga sejumlah menteri.

Gerakan ini lantas disorot pimpinan hingga ketua fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Gerakkan sulur birokrasi

Pada hari pertamanya menjadi Pj Gubernur DKI, Heru menuturkan bahwa ada sejumlah pekerjaan rumah untuk Pemprov DKI Jakarta, yakni permasalahan banjir, macet, dan tata ruang.

Tak hanya itu, menurut dia, krisis ekonomi yang bakal terjadi tahun depan juga menjadi catatan tersendiri bagi Pemprov DKI.

"Dan tadi pagi, Pak Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan kepada kami bahwa tahun depan depan adanya krisis ekonomi," tutur Heru.

"Maka itu (banjir, macet, tata ruang, krisis ekonomi) menjadi perhatian (Pemprov DKI), termasuk kesehatan," sambung dia.

Temui lurah-SKPD

Berselang satu hari atau hari keduanya menjabat, Heru mengumpulkan lurah, wali kota, hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-DKI di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

Di sana, ia memberikan arahan kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang hadir untuk melakukan sejumlah hal.

Heru meminta para lurah se-Jakarta untuk memotret lokasi di wilayah administrasi masing-masing yang masih tergolong kotor.

Oleh lurah, dalam waktu tiga bulan, lokasi yang kotor tersebut harus sudah dibersihkan.

"Difoto (lokasi yang kotor), tiga bulan lagi, kita (Heru-para lurah) ketemu, itu sudah bersih dan lain-lain," tutur Heru di Graha Bhakti Budaya di TIM, 18 Oktober 2022.

Ia menegaskan, jika menemui kesulitan, para lurah diminta untuk meminta bantuan kepada camat hingga wali kotanya.

Lalu, Heru meminta para wali kota di Jakarta untuk tidak mengambil cuti selama musim hujan.

Ia mulanya mengingatkan kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang hadir di sana bahwa kini sudah memasuki musim hujan.

"Hari ini kita memasuki musim hujan. Saya minta kepada seluruh jajaran para wali kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak keluar kota," sebutnya.

Hal ini dilakukan agar para wali kota bersiaga menghapi musim hujan.

Kemudian, Heru juga meminta para lurah se-Ibu Kota agar tak menjadikan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) sebagai staf pribadi mereka.

Dalam kesempatan itu, ia bercerita tentang nasib PPSU yang bekerja tak sesuai tugas pokok dan fungsinya pada 2016.

Hal itu dia ketahui berdasarkan penuturan PPSU yang bersangkutan.

Kepada Heru, lurah tersebut kala itu mengaku ada dua PPSU yang mengurus rumahnya dan satu PPSU yang menjadi sopir pribadinya.

Karena itu, Heru menegaskan bahwa jangan ada lagi PPSU yang bekerja tak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tak hanya itu saja, Heru meminta jajarannya agar menindak secara tegas para pelaku pembuang sampah sembarangan.

Katanya, bentuk penindakan tegas itu adalah mengunggah momen saat warga membuang sampah sembarangan.

Heru mengusulkan memakai drone untuk merekam aktivitas warga di sejumlah titik seperti Bundaran Hotel Indonesia dan Semanggi.

Pada hari yang sama, Heru menemui Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Pertemuan itu dipublikasikan melalui akun Instagram Heru Budi, Selasa petang. Pertemuan digelar di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

"Kami banyak berbincang serta menjajaki peluang kerja sama antara PBNU dan Pemprov DKI Jakarta di bidang kemaslahatan masyarakat," kata Heru dikutip dari akun Instagramnya, @herubudihartono.

Heru mengatakan, NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, telah menunjukkan kiprah yang besar pula di berbagai bidang.

"Mulai dari pendidikan hingga kesehatan serta kepedulian kepada masyarakat bawah. Bersama PBNU, Pemprov DKI Jakarta siap mengembangkan program-program untuk kemaslahatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat," ujar Heru.

Temui Menteri BUMN

Kemudian, Heru juga menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Rabu (19/10/2022) pagi.

Kedatangan Heru bermaksud membahas sinkronisasi aset BUMN dan integrasi transportasi di Jakarta dengan Erick Thohir.

Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, keduanya pun menggelar konferensi pers di hadapan awak media.

"Pak Heru hadir di sini untuk memastikan dan meningkatkan kerja sama yang sudah terjadi antara Pemerintah Provinsi DKI kami (Kementerian) BUMN," kata Erick dalam konferensi pers usai pertemuan.

Dalam kesempatan itu, Erick ingin pelayanan transportasi publik bisa dimaksimalkan.

Lebih lanjut, Erick ingin ada integrasi moda transportasi antara MRT, LRT Jakarta, LRT Jadetabek dan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini tengah dibangun.

Di lokasi yang sama, Heru mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait rencana itu.

"Tentunya saya sebagai Pj Gubernur meminta arahan dan mensinerikan apa yang bisa kami lakukan untuk masyarakat, dengan Kementerian BUMN. Tentunya belum bisa kami sampaikan satu-satu di sini, kami detailkan dulu," kata Heru.

"Saya bersilaturahmi dengan beliau, untuk bisa bersinergi, dan juga tadi kami diskusi berbagai hal termasuk lalu lintas dan lain-lain," ujar Heru kepada awak media di Gedung Promoter Polda Metro Jaya.

Dalam kesempatan itu, Heru dan jajarannya juga minta dikoreksi.

"Apa yang perlu dikoreksi dari Kapolda terhadap jajaran kami, kami koreksi dan juga kami perkuat," ucap Heru.

Sementara itu, Fadil Imran ingin jajaran Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI jalan bersama untuk mengatasi masalah di Ibu Kota.

"Isu-isu yang terkait dengan keamanan, hal-hal yang bersifat rasa aman di tingkat masyarakat bawah pun nanti kami akan diselesaikan secara bersama-sama," ujar Fadil.

Fadil kemudian mencontohkan permasalahan tawuran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan yang berulang kali terjadi.

Menurut dia, masalah tersebut bisa diselesaikan lewat kerja sama antara pemerintah daerah, kepolisian dan juga masyarakat.

Sepekan menjabat, Heru tak lupa mengunjungi Markas Komando Daerah Militer Jayakarta (Makodam Jaya), Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur.

Di sana, ia langsung disambut oleh Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal Untung Budiharto.

Keduanya kemudian menuju ke ruangan Pangdam. Di ruangan tersebut, Heru didampingi Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo, Kepala Satpol PP DKI Arifin, dan Wali Kota Jakarta Timur M Anwar.

Bersama Untung, Heru membahas pencegahan tawuran.

Heru mengatakan, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kodam Jaya akan ke sekolah-sekolah memberikan sosialisasi pencegahan tawuran.

"Beliau (Untung) juga menyampaikan masuk ke sekolah-sekolah supaya tidak ada tawuran dan lain-lain, dan ini bisa bersinergi dengan Disdik (DKI) tentunya dengan tantib (Satpol PP), tentunya hal yang sangat baik," kata Heru di Markas Kodam Jaya, Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, Senin sore.

"Intinya adalah saya bersilaturahmi ke beliau," ujar Heru.

Sambangi Menhub

Sebelum menemui Pangdan Jaya, Heru menemui Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat.

Pertemuan Heru dengan Budi banyak membahas tentang transportasi umum di Ibu Kota.

Bersama Budi, Heru mengaku memprioritaskan pembangunan trayek lintas raya terpadu (LRT) dan mass rapid transit (MRT).

Heru juga membahas pembangunan tempat parkir untuk penumpang (park and ride).

Ia menuturkan, Pemprov DKI akan mulai membangun park and ride di Stasiun Tanah Abang dan Stasiun Manggarai.

"(Pembahasan) yang pertama, ada park and ride, ada beberapa yang bisa kami segera eksekusi," tutur Heru.

Tanggapan DPRD sepekan Heru jadi Pj

Menanggapi sepekan Heru menjadi Pj Gubernur, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengaku akan memberikan waktu yang lebih bagi Heru untuk beradaptasi dengan Ibu Kota dan segala permasalahannya.

"Ya, baru juga satu minggu beliau bertugas. Boleh lah kami kasih waktu untuk adaptasi kinerja agar beliau bisa lebih dulu mencermati dan mempelajari situasi dan kondisi kota Jakarta," kata Rani kepada awak media, Senin.

Dengan demikian, menurut Rani, Heru lebih bisa membagi permasalahan apa di Jakarta yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan.

Bertolak belakang, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zukifli menilai Heru belum memiliki gebrakan selama sepekan menjabat.

"Tentang Pak Heru ini baru seminggu (menjabat), belum ada gebrakan yang signifikan," tutur Taufik, Selasa kemarin.

Ia menilai, Heru sepekan ini hanya mengembalikan skema pengaduan secara langsung melalui sebuah posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta.

Di posko pengaduan, kata Taufik, Heru justru menyosialisasikan aplikasi pengaduan milik Pemprov DKI yang bernama Jakarta Kini (JAKI) kepada warga membuat laporan.

Menurut Taufik, sikap Heru tersebut kontradiktif.

"Kan akhirnya Pak Heru juga menyosialisaikan penggunaan JAKI kepada orang yang datang ke Balai Kota. Jadi ini lucu. Sebenarnya sudah benar yang lalu, pakai JAKI," kata Taufik.