Tak Ada Pembangunan Rumah DP Rp 0 pada 2023, Ketua DPRD: Prioritasnya Bukan Itu

BOGOR, KOMPAS.com - Pembangunan program hunian down payment (DP) Rp 0 tidak dianggarkan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) se-DKI Jakarta dan BUMD DKI dalam RAPBD 2023.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut bahwa program prioritas Pemprov DKI Jakarta pada 2023 bukanlah pembangunan hunian DP Rp 0  yang dicetuskan eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Pemprov DKI, kata dia, memiliki program prioritas seperti penanganan banjir, macet, hingga ketahanan pangan.

"Kalau (hunian) DP Rp 0, saya rasa, enggak prioritas," tegasnya di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022).

"Prioritasnya bukan itu (hunian DP Rp 0), prioritasnya ke banjir, macet, sama nanti ketahanan pangan," sambung Prasetyo.

Politisi PDI-P itu menekankan Pemprov DKI sebaiknya membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa), daripada membangun hunian DP Rp 0.

"Makanya, saya tadi (bilang), lebih bagus ke (pembangunan) rusunawa, ya," sebut Prasetyo.

Sebagai informasi, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya selaku BUMD DKI tak mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) untuk membangun rumah dengan DP Rp 0 dalam APBD 2023.

Hal ini diketahui saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Kamis.

Dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mengusulkan PMD sebesar Rp 350 miliar untuk proyek di area transit oriented development (TOD).

Plt Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, dalam rancangan KUA-PPAS, Sarana Jaya mulanya mengusulkan pembangunan rumah DP Rp 0.

Namun, karena anggaran untuk pembangunan rumah DP Rp 0 di Nuansa Cilangkap telah dianggarkan dalam APBD 2022, Sarana Jaya batal mengusulkan anggaran pembangunan rumah DP Rp 0 dalam APBD 2023.

"Sebenarnya, (usulan) nomor 5 adalah Nuansa Cilangkap yang sudah dianggarkan (dalam APBD) 2022 murni," ucap Fitria.

"(Anggaran pembangunan program rumah DP Rp 0) tidak ada dulu (di APBD 2023), karena 2022 sudah dapat untuk Nuansa Cilangkap," sambung dia.

Tak hanya Sarana Jaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta juga tak menganggarkan pembangunan rumah DP Rp 0 dalam RAPBD 2023.

Menurut DPRKP DKI, kelanjutan pembangunan program hunian tersebut bisa jadi dilakukan oleh pengembang tanpa menggunakan APBD.

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Rp 0 tidak menggunakan dana APBD, tetapi dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," kata Kepala DPRKP DKI Sarjoko kepada awak media, Kamis.