Demo Di Kawasan Patung Kuda, Massa GNPR Gelar Shalat Ashar Berjemaah

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa aksi dari gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) menggelar shalat ashar berjamaah di sela-sela aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2022).

Pantauan Kompas.com, awalnya massa aksi GNPR mulai berdatangan ke lokasi sekitar pukul 13.35 WIB. Massa datang dengan cara "long march" dari Istiqlal.

Unjuk rasa ini diawali dengan lantunan ayat Al Quran dan shalawat oleh salah peserta aksi serta menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Lalu perwakilan massa pun berorasi menyampaikan tuntutannya, yakni meminta harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan pokok diturunkan, serta mendesak keadilan hukum ditegakkan.

Tak lama, orasi dari massa aksi itu dijeda dan dilanjutkan dengan menggelar shalat ashar berjemaah serta doa bersama.

Hingga pukul 15.30 WIB, aksi penyampaian pendapat oleh massa aksi GNPR masih berlangsung.

Massa masih mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk bertulisan aksi protes kepada pemerintah.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan rencana unjuk rasa bertajuk "Aksi 411" yang akan digelar oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan bahwa aksi yang digelar oleh gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam itu bakal berlangsung pada Jumat (4/11/2022).

"Untuk Aksi 411 di kawasan Patung Kuda akan dimulai pada pukul 13.00 WIB," kata Zulpan saat dikonfirmasi, Kamis (3/11/2022) malam.

Aksi 411 diperkirakan bakal diikuti oleh 750 orang.

Minta Jokowi mundur

Sementara itu, Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif sebelumnya menjelaskan, tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini adalah mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya.

Diketahui, PA 212 menjadi salah satu dari sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam kelompok GNPR.

Tuntutan itu disuarakan karena sebelumnya beredar kabar soal ijazah pendidikan Jokowi yang diduga palsu.

Slamet pun mengklaim bahwa sampai saat ini pihak Istana belum bisa membuktikan keabsahan ijazah Jokowi.

"Sampai hari ini kan memang belum ada tanggapan dan jawaban dari Istana ataupun Presiden yang sampai saat ini belum bisa menunjukkan ijazah SD, SMP, dan SMA sampai perguruan tingginya," ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis.

"Itu kenapa alasan kami menginginkan dan menyuarakan untuk legawa Pak Jokowi mundur," sambung dia.