Komisi D DPRD DKI Tunda Bahas Program Bangun Hutan, Anggarannya Dinilai Terlalu Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan anggaran program pembangunan hutan di Ibu Kota yang diajukan dalam rancangan APBD DKI Tahun Anggaran 2023.

Program pembangunan hutan itu diajukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta dengan nilai Rp 11 miliar.

Adapun penundaan pembahasan dilakukan saat saat Komisi D DPRD DKI Jakarta membahas RAPBD 2023 bersama dengan Distamhut DKI di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11/2022).

Awalnya, perwakilan bidang kehutanan Distamhut DKI Dirja menyatakan bahwa jajarannya bakal membangun empat hutan kota dengan anggaran Rp 11 miliar itu.

"Lokasi, ada empat. Jalan Bangau, Kostrad, Indra Loka, dan Rorotan," tutur Dirja.

Mendengar ini, anggota Komisi D DPRD DKI Yusriah Dzinnun bertanya apa saja yang bakal dilakukan Distamhut DKI dalam program pembangunan hutan itu.

"Apa bapak menanam pohon? Menguruk? Atau apa?" tanya Yusriah.

Menurut Dirja, dengan Rp 11 miliar, Distamhut DKI akan membuat trek jogging, pos jaga, dan fasilitas bermain untuk anak, di setiap hutan yang bakal dibangun.

Sementara itu, ia mengakui bahwa Distamhut DKI tak akan menanam pohon dengan Rp 11 miliar tersebut.

"Kegiatan pembangunan tidak ada penanaman pohon," ucap dia.

Mendengar pernyataan Dirja, Ida Mahmudah belum merasa terpuaskan.

Ia meminta Distamhut DKI menampilkan salah satu proyeksi perencanaan pembangunan hutan dari empat hutan yang bakal dibangun.

Dirja lantas menampilkan proyeksi perencanaan pembangunan hutan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Menurut dia, hutan itu akan dibangun di RT 08/RW12, Rorotan.

Dalam pemaparan Distamhut DKI, tampak suasana kawasan di Rorotan yang masih tampak berantakan.

Kemudian, ditampilkan sejumlah gambar yang berisikan proyeksi pembangunan hutan di Rorotan.

Ada gambar yang menampilkan pos pantau, trek jogging, serta sebuah shelter di hutan tersebut.

Meski telah ditampilkan proyeksi pembangunan itu, Yusriah masih merasa belum terpuaskan.

Ia meminta Ida agar mengurangi anggaran pembangunan hutan senilai Rp 11 miliar itu.

Dalam kesempatan tersebut, Ida akhirnya menunda pembahasan tentang anggaran pembangunan hutan itu.

"Tidak diketok dulu, biar Komisi D bisa baca lebih detil. Ini di-hold dulu yang Rp 11 miliar. Kalau menurut kami itu layak, itu kami berikan," tegas Ida.