KPK Diminta Selidiki Sistem "Tap In-Tap Out" Transjakarta yang Bikin Saldo Terpotong 2 Kali

PT Transjakarta dilaporkan atas dugaan korupsi pemotongan saldo pada penerapan sistem tap in dan tap out pada Senin (14/11/2022).

KPK sebagai lembaga antirasuah diminta menyelidiki lebih lanjut dugaan korupsi dalam penerapan tap in dan tap out tersebut.

"Dengan laporan ini KPK bisa mendalami berapa sih subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Yang ditarik dari masyarakat berapa sih sebenarnya? Apakah sistemnya sudah benar? Karena publik selama ini tidak tahu sama sekali," kata Sekretaris Jenderal FAKTA Indonesia Ari Subagyo Wibowo saat dikonfirmasi, Senin.

Menurut Ari, penerapan sistem tap in-tap out dengan satu kartu pengguna belum maksimal.

Akibatnya, kerap kali muncul berbagai permasalahan seperti saldo penumpang terpotong dua kali dan timbul antrean panjang di halte-halte bus transjakarta.

"Bahwa ada indikasi penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi karena kan itu uang dari publik, bahkan tidak ada penyelesaiannya dalam sistem itu. Konsumen justru disuruh untuk menyampaikan pengaduan ketika melakukan tap in-tap out di halte saldo itu terpotong (dua kali)," ungkap dia.

Diketahui, sistem tap in dan tap out berlaku sejak Oktober 2022 untuk mendukung tarif integrasi dengan transportasi lain seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan PT Transjakarta dalam penerapan sistem tap in dan tap out, Ari berujar, banyak penumpang yang merasa dirugikan kebijakan tersebut.

Selain itu, PT Transjakarta dalam menetapkan sistem tap in dan tap out tidak transparan kepada publik atas kesalahan kebijakan baru itu.

"FAKTA justru menyoroti tidak transparannya Transjakarta, sudah banyak korban tapi mereka tidak menyampaikan secara jelas bahwa ini kesalahan sistem mereka," ucap Ari.

"Seharusnya perubahan sistem itu harus diuji publik, enggak ujug-ujug berubah. Ini yang jadi meresahkan pengguna transjakarta," lanjut dia.

Sementara itu, dalam keterangannya, Musa Emyus mengaku telah melampirkan sejumlah dokumen terkait dugaan korupsi di PT Transjakarta.

"Ada barang bukti yang pemotongan kedua kalinya diserahkan ke KPK," kata Musa.

Musa juga menyoroti sistem pembayaran di PT Transjakarta. Transaksi elektronik atau payment gateway itu dilakukan dengan pihak ketiga, tetapi bukan PT Bank DKI.

Idealnya, kata Musa, PT Transjakarta bekerja sama dengan PT Bank DKI untuk mengelola payment gateway.

"Jadi uangnya masuk ke dia dulu. Seharusnya kan kalau ada iktikad baik PT Transjakarta kan bisa bekerja sama dengan PT Bank DKI kan, karena Bank DKI punya izin payment gateway," tutur Musa.