Hindari PHK Massal, Apindo Minta Perusahaan-perusahaan di Jakarta Lakukan Pendekatan Upah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Nurjaman meminta perusahaan-perusahaan di Ibu Kota agar melakukan pendekatan upah untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pendekatan upah yang dimaksud yaitu pengaturan upah sedemikian rupa agar membuat perusahaan tetap berjalan.

"Makanya kata kuncinya saat ini jangan dulu berpikir kesejahteraan, tapi saat ini harus berpikir dulu kepada kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja," ujar Nurjaman saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).

"Bagaimana kita melakukan pendekatan upah dan sebagainya, kalau perusahaan tutup buat apa? Tapi bagaimana kelangsungan usaha dulu. Setelah itu baru kelangsungan bekerja," kata Nurjaman.

Nurjaman juga berharap masyarakat, pengusaha, dan pemerintah bisa berkolaborasi.

"Pengusaha bagaimana mempertahankan perusahaannya, pemerintah bagaimana membuat regulasinya, supaya regulasinya mendorong investasi, jangan membuat regulasi melemahkan investasi," ucap Nurjaman.

Sebelumnya, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta Winarso meminta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak sehubungan dengan adanya ancaman PHK massal yang diduga akan dilakukan sejumlah perusahaan di Ibu Kota.

Winarso mengaku mendapat informasi soal rencana PHK massal ini langsung dari sejumlah pekerja di Ibu Kota.

Ia pun berharap, Pemprov DKI dapat berkoordinasi dengan pimpinan buruh untuk membahas masalah ini.

"Kami meminta kepada Pemprov DKI agar ada komunikasi dengan pimpinan buruh yang ada di DKI Jakarta, terutama dengan isu adanya PHK besar-besaran terkait dengan opini yang dibangun, yaitu resesi global," kata Winarso saat unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022).

Winarso mengungkapkan, berdasarkan informasi dari beberapa buruh, mereka mendapatkan ancaman PHK dari tempat mereka bekerja dengan alasan resesi global, yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2023 mendatang.

"Kami melihat ada aspirasi dari anggota kami yang memang pimpinan perusahaannya akan mengurangi karyawan karena alasan resesi global," ucap Winarso.

Namun, Winarso menilai alasan sejumlah perusahaan itu tak relevan karena Indonesia diprediksi tidak akan menjadi salah satu negara yang akan jatuh ke jurang resesi. 

"Justru kami tidak melihat Indonesia akan mengalami resesi, kami melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat positif," kata dia.