Miliki Banyak Tanah, Wakil Ketua KPK Minta Pejabat Pemprov DKI Tidak Menumpuk Harta

Berdasarkan data dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Alexander mengatakan bahwa ada pejabat Pemprov DKI yang punya 20-25 bidang tanah.

"Saya enggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini itu, saya punya akses buka LHPKN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI," tutur Alexander dalam acara Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

Berharap tanah yang dimiliki hasil dari uang halal

Meski membuat heran, banyaknya bidang tanah yang dimiliki banyak pejabat Pemprov DKI diharapkan Alexander didapat dari uang yang halal.

"Ini banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI punya tanah berpuluh bidang, saya enggak tahu. Ini mudah-mudahan dari hasil yang halal. Dia punya usaha apa pun, saya enggak tahu, kan harapannya gitu," tutur Alexander.

Akan tetapi, Alexander mempertanyakan mengapa ada pihak yang mempunyai bidang tanah sebanyak itu.

Menurutnya, tingginya harga tanah pada saat ini diakibatkan para pihak yang menguasai berbidang-bidang tanah.

Alexander meminta pejabat Pemprov DKI yang hadir dalam acara tersebut agar tidak menumpuk harta masing-masing.

Ia menganggap bahwa hal demikian seperti tidak ada gunanya dan berdampak pada harga tanah.

"Buat apa punya rumah sampai puluhan bidang, tanah puluhan bidang buat apa. Ini yang buat harga tanah mahal sekali karena dikuasi kelompok tertentu, individu tertentu. Dan mohon maaf, kita harus men-set cara pikir kita, jangan menumpuk harta seolah-olah enggak ada habis," jelasnya.

Singgung tingginya penghasilan Kepala Dinas DKI Jakarta

Selain menyoroti tanah dan harta yang dimiliki pejabat Pemprov DKI, Alexander juga menyinggung tingginya penghasilan Kepala Dinas DKI Jakarta.

Menurutnya, saking tingginya penghasilan Kepala Dinas DKI Jakarta membuat iri salah satu Direktur Jenderal (dirjen) di salah satu kementerian.

Meski begitu, Alexander meminta penghasilan Kepala Dinas DKI Jakarta yang tinggi berjalan seiringan dengan kinerja masing-masing.

Pihak Pemprov DKI masih ada yang mencari penghasilan tambahan

Terlepas dari tingginya pendapatan ASN di DKI, Alexander menyebut ada pihak di Pemprov DKI yang masih mencari penghasilan tambahan dari proses pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Ia pun meminta Inspektorat DKI Jakarta mengawasi pihak-pihak yang mencari penghasilan tambahan ini.

"Kami masih sering mendengar dan mendapat informasi, masih ada yang berupaya untuk mendapat penghasilan tambahan, terutama dalam proses PBJ," ungkap Alexander.