Kritik Tajam untuk Pemkot Depok yang "Mengemis" Ucapan Terima Kasih, Dianggap Berlebihan dan Butuh Pengakuan

DEPOK, KOMPAS.com - Sejumlah kalangan mengkritik Pemerintah Kota Depok yang mengajak masyarakat membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur yang sudah dikerjakan selama 2022.

Ide tersebut muncul dari Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono yang menyebut bakal memberikan hadiah bagi pembuat video yang kreatif.

Saat itu, Imam mengklaim bahwa warganya sangat puas dan senang melihat pembangunan infrastruktur di Depok, terutama jalan lingkungan (jaling) yang sudah diperbaki oleh perangkat dinas terkait.

"Warga sangat senang sekali atas pembangunan jaling, sebab jalanan jadi bagus. Tadi juga ada salah satu warga yang minta tolong untuk memperbaiki jalanan lainnya," ujar Imam dikutip dari portal resmi Pemkot Depok, Selasa (20/12/2022).

Alasan inilah yang membuat Pemkot Depok mengajak masyarakat membuat video berisi ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur yang telah dikerjakan selama ini.

Pemkot Depok dinilai berlebihan

Langkah Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang meminta masyarakat membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastuktur jalan lingkungan dinilai berlebihan.

Hal itu disampaikan Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam saat menyoroti sayembara yang digagas Pemerintah Kota Depok tersebut.

Arif menilai, pembuatan video ucapan terima kasih itu menunjukkan bahwa Pemkot Depok mencari pengakuan atas kinerja membangun infrastruktur.

Padahal, pembangunan infrastruktur memang tugas dan kewajiban Pemkot Depok.

"Ini justru kontradiksi karena masyarakat akan menilai lebay. Tidak tepat karena pendekatan cari pengakuan, seharusnya pendekatan menyerap aspirasi," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Selasa (20/12/2022).

Arif menuturkan, pengakuan itu mestinya tercipta ketika masyarakat tak lagi mengeluhkan kinerja Pemkot Depok. Artinya, kinerja Pemkot telah sesuai dengan harapan masyarakat.

"Ketika masyarakat sudah tidak banyak komplain berarti kinerja telah bagus, sebaliknya jika banyak komplain maka kinerjanya patut dipertanyakan," kata Arif.

"Bukan minta pengakuan dengan meminta ucapan terima kasih," sambung dia.

Tak sejalan dengan kondisi infrastruktur sesungguhnya

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, ajakan membuat video ucapan terima kasih itu tak sejalan dengan kondisi infrastruktur Kota Depok sesungguhnya.

"Tetangga saya yang pensiunan perwira menengah TNI AU meninggal akibat dampak luka kecelakaan lalu lintas di depan perumahan yang saya huni," ucap Ari.

Usai menjalani ibadah kebaktian hari Minggu, tetangganya itu menyeberang jalan Trans Alternatif Cibubur yang masih masuk wilayah Depok.

"Keramaian Jalan Trans Aternatif Cibubur yang sebagian masuk wilayah Kota Depok masih sama dengan kondisi tahun 2003 saat saya pindah dari Depok II Timur ke pinggiran Depok," kata dia.

Menurut Ari, salah satu tugas kepala daerah di antaranya adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, menyusun, dan mengajukan rancangan peraturan serta mengambil tindakan tertentu yang dibutuhkan daerah dan masyarakat.

Sementara di antara kewajiban yang diemban kepala daerah adalah menerapkan etika dan norma dalam urusan pemerintahan, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik serta menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

"Pemimpin tidak butuh pujian. Justru pemimpin harus hadir untuk semua golongan yang menjadi warga daerahnya," tutur Ari.

Marketing politik yang terselubung

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai ada maksud lain dari ajakan Pemerintah Kota Depok untuk membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur di sana.

Menurut Trubus, Pemkot Depok membangun pencitraan publik atas program kerja yang sebetulnya telah menjadi kewajiban mereka.

Padahal, kata Trubus, pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemkot Depok sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Semua kabupaten atau kota di Indonesia, semuanya di bawah era Jokowi, banyak sekali infrastrukturnya yang mengalami lompatan. Jadi tidak hanya Depok," kata Trubus kepada Kompas.com, Selasa (20/12/2022).

"Jadi saya melihat ini lebih banyak kepada pencitraan untuk kampanye Pemilu 2024 arahnya. Ini namanya 'marketing' politik," tutur Trubus melanjutkan.

DPRD diminta tegur Pemkot

Karena itu, Trubus meminta Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Kota Depok menegur Pemerintah Kota yang ajak warganya membuat video ucapan terima kasih atas pembangunan infrastruktur di sana.

"Harusnya ditegur walau sifatnya tidak memaksa atau atas kesadaran saja. Namun, itu jadinya melanggar public civility atau kesantunan publik," tutur Trubus.

Menurut Trubus, ajakan itu hanya membuang-buang energi dan tidak ada urgensinya. Pasalnya, kata Trubus, semua pemimpin daerah memang harus menunjukkan prestasinya.

"Ini menunjukkan kelemahan DPRD Kota Depok juga dalam pengawasannya. Tugas legislatif itu kan mengawasi eksekutif," tutur Trubus.

Menurut Trubus, ajakan ini berpotensi bisa membenturkan antarkelompok masyarakat, yaitu mereka yang pro dan kontra dengan pemerintahan Kota Depok saat ini.

"Jadi akan memancing konflik. Terlebih Depok sempat mendapatkan sebutan sebagai kota yang intoleran," tutur Trubus.

Trubus khawatir, ajakan itu justru akan kontraproduktif yang bisa memancing konflik horizontal. Bukan tidak mungkin, kata Trubus, ini akan menimbulkan konflik berbau isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

"Karena orang yang tidak ucapkan bisa dianggap berbeda dan perlu dimusuhi. Atau yang mengucapkan dianggap yang sepaham," kata Trubus.