PJLP Terancam Diputus karena Batas Usia: Kami Ini Perintis, Kok Dicampakkan Sepihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Azwar Laware, merasa dicampakkan dengan terbitnya aturan pembatasan usia PJLP hingga 56 tahun.

Ia mengaku telah mengabdi sebagai PJLP sejak UPK Badan Air DLH DKI Jakarta dirintis.

Dulu, menurut Azwar, dia masih berstatus pekerja harian lepas (PHL).

Kata dia, warga yang mau bekerja sebagai PHL adalah mereka yang tergolong berusia lanjut (lanjut usia/lansia).

"Yang mau bekerja itu yang tua-tua. Yang muda-muda diajak buat apa, gajinya kecil, kerjaannya banyak, kan gitu," ucap Azwar di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (30/12/2022).

"Yang tua-tua ini direkrut karena cuma dia lah yang mau bekerja saat itu," sambung Azwar.

Kini, setelah situasi sudah membaik, Azwar merasa dirinya dicampakkan.

Padahal, menurut Azwar, dia dan teman-temannya lah yang merintis pasukan oranye di UPK Badan Air DLH DKI Jakarta.

Ia pun merasa menyayangkan kondisi saat ini.

"Setelah sekarang tinggal pemeliharaan, lokasinya sudah steril, pekerjannya agak enteng, gajinya sudah besar, malah kami dianggap bukan yang berjasa," ungkap Azwar.

"Kami ini perintis, kok dicampakkan secara sebelah pihak. Hanya itu saja yang saya sayangkan," lanjutnya.

Untuk diketahui, pada Jumat ini, Azwar berserta lima rekannya di UPK DLH DKI Jakarta melaporkan soal pembatasan usia maksimal itu ke DPRD DKI Jakarta.

Ia mengaku menyampaikan pernyataan berkeberatan soal pembatasan usia maksimal itu dalam bentuk surat.

Katanya, surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Kami bersurat hari ini ke Ketua DPRD DKI Jakarta, yang terkait permohonan teman-teman semua, agar Keputusan Gubernur Nomor 1095 ditunda diberlakukan di tahun 2023," ucap Azwar.

Melalui surat tersebut juga, Azwar meminta rekan-rekan PJLP-nya yang berusia 56 tahun ke atas agar dipekerjakan selama setahun ke depan.

Sebab, mereka belum mempersiapkan diri untuk mencari pekerjaan baru.

Tak hanya itu, kata Azwar, rekan-rekannya juga belum bersiap diri untuk pulang ke kampung halaman masing-masing usai dipecat nanti.

"Rekan-rekan PJLP memohon yang berusia 56 tahun ke atas, 57 tahun, 58 tahun, dan seterusnya, agar dipekerjakan kembali di UPK Badan Air DLH Jakarta minimal satu tahun lagi," kata Azwar.

"Mengingat, beliau belum ada persiapan, yang ngontrak belum ada persiapan pulang kampung, yang lain juga masih ada sangkutan-sangkutan," sambung dia.

Sebagai informasi, Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022 itu diteken Heru Budi pada 1 November 2022.

Kepgub itu tak hanya mengatur batas maksimal usia PJLP. Kepgub itu juga mengatur batas minimal usia PJLP, yakni 18 tahun.

"PJLP berusia paling rendah 18 tahun, paling tinggi 56 tahun," demikian yang tertulis dalam Kepgub Nomor 1095 Tahun 2022 itu.

Menurut Heru, aturan baru itu sudah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Kami tidak sembarangan menetapkan batasan usianya (PJLP), melainkan mengacu kepada UU Ketenagakerjaan," ujar Heru, 14 Desember 2022.