Ironi Pencabutan Subsidi KRL di Tengah Tingginya Ongkos Transportasi Umum

DEPOK, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengkritik langkah pemerintah yang hendak menghapus subsidi KRL Jabodetabek bagi warga kalangan menengah atas. 

Ia menyebut, dengan subsidi yang saat ini diberikan saja, ongkos transportasi umum yang harus dikeluarkan warga sudah tinggi. 

Sebab, berdasarkan survei Badan Litbang Perhubungan tahun 2013, total ongkos transportasi yang harus dikeluarkan masyarakat sebesar 32 persen dari pendapatan bulanannya.

"Ongkos murah naik KRL Jabodetabek, akan tetapi bisa jadi lebih mahal biaya perjalanan layanan transportasi dari tempat tinggal ke stasiun (first mile) dan layanan transportasi dari stasiun ke tempat tujuan (last mile)," kata Joko dalam keterangannya, Rabu (4/1/2022).

Djoko menilai, pemberian subsidi KRL Jabodetabek saat ini tidak cukup untuk mengurangi besaran ongkos transportasi yang dikeluarkan masyarakat.

Oleh karena itu, Djoko menilai, harusnya pemerintah mengurungkan niat untuk menetapkan tarif lebih mahal bagi warga mampu yang hendak naik KRL. 

Ia justru menyarankan pemerintah memberi subsidi tambahan bagi angkutan umum yang dapat digunakan warga untuk menjangkau stasiun KRL.

Subsidi ini misalnya dapat diambil dari anggaran subsidi pembelian mobil listrik.

"Kita jangan fokus hanya pada tarif KRL Jabodetabek, namun bagaimana kita merancang ongkos transportasi warga bisa kurang dari 10 persen dari pendapatan bulanan," ujar Djok

"Yang perlu diperhitungkan ada ongkos total perjalanan dari rumah hingga ke tempat tujuan tidak lebih dari 10 persen penghasilan bulanan," tambah dia.

Ia menegaskan, sejatinya pemerintah perlu merancang pembiayaan bagi masyarakat yang menggunakan transportasi umum, tak hanya KRL.

"Sejatinya, subsidi transportasi umum diberikan kepada warga yang dalam mobilitas kesehariannya menggunakan transportasi umum untuk bekerja," kata Djoko 

Rencana perbedaan tarif KRL

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana untuk menerapkan subsidi silang dalam tarif KRL Jabodetabek.

Wacana ini dituturkan oleh Menhub Budi Karya Sumadi dalam sebuah konferensi pers, Selasa (27/12/2022).

Ia mengatakan, tarif KRL akan disesuaikan supaya subsidi lebih tepat sasaran.

”Dalam diskusi kemarin dengan Pak Presiden, kita akan pilah-pilah. Mereka yang berhaklah yang mendapatkan subsidi. Jadi, mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar, dengan membuat kartu,” kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun di Jakarta.

Budi mengatakan, pihaknya berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo akan memilah-milah mereka yang lebih berhak untuk mendapat subsidi tarif KRL.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik akan membayar lebih besar dari tarif normal KRL.

Menurut Budi, langkah ini bisa membuat subsidi lebih tepat sasaran.

"Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu mereka yang bisa membayar karena kalau itu berhasil subsidi itu bisa kita berikan kepada sektor yang lain," ucap dia.