Raperda Jalan Berbayar Elektronik atau ERP Dibahas Lagi pada Maret, Akan Dikuliti Pasal Per Pasal

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) disebut bakal kembali dibahas pada Maret 2023.

Untuk diketahui, Raperda PL2SE mencantumkan soal penerapan sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan berujar, pada Maret 2023, penyusunan Raperda PL2SE akan fokus kepada pembahasan pasal per pasal.

"(Penyusunan Raperda PL2SE) sudah tinggal masuk pembahasan pasal per pasal," tuturnya melalui sambungan telepon, Minggu (15/1/2023).

"(Pembahasan kembali) mudah-mudahan bulan Maret (2023) sudah bisa," sambung dia.

Pantas menyebut, pembahasan pasal per pasal ini tak hanya melibatkan Bapemperda DKI Jakarta.

Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan turut dilibatkan dalam pembahasan pasal per pasal Raperda PL2SE tersebut.

Sebab, kata dia, Pemprov DKI Jakarta merupakan inisiator Raperda soal penerapan ERP itu.

"Iya, Pemprov DKI Jakarta (dilibatkan). Inisiator kan Pemprov DKI. Naskah akademiknya sudah ada. Jadi nanti dalam pembahasan ini kita lihat secara terpadu semuanya," urai Pantas.

Dalam kesempatan itu, ia menambahkan, penyusunan Raperda PL2SE ditargetkan rampung pada tahun ini.

Menurut Pantas, Raperda PL2SE telah dicantumkan dalam program pembentukan perda (propemperda).

"(Raperda PL2SE) sudah masuk propemperda. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, tahun ini bisa terselesaikan," klaimnya.

Untuk diketahui, berdasar Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan setiap hari mulai pukul 05.00 WIB-22.00 WIB.

Usulan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, pengendara kendaraan yang melewati ERP akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19.000.

Dalam Raperda PL2SE, ERP akan diterapkan di 25 ruas jalan di Ibu Kota.