Adian Pertanyakan Larangan Thrifting: Bela Pakaian China Atau UMKM Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Adian Napitupulu mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait larangan bisnis jual beli pakaian impor bekas atau thrifting.

Ia menilai alasan pemerintah melarang thrifting karena mengganggu usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak beralasan. 

Adian yang juga pecinta thrifting itu menduga, larangan impor baju bekas menyimpan agenda terselubung, yakni untuk memuluskan 'jalan' impor pakaian jadi dari China ke Tanah Air.

"Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendag dan Menkop UMKM? Industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia. Ayo kita sama-sama jujur," kata Adian dalam keterngan tertulisnya, Sabtu.

Adian menegaskan, dugaan yang dilontarkannya bukan hanya omong kosong belaka.

Sebab, berdasarkan data yang dihimpunnya dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, impor pakaian jadi dari China menguasai 80 persen pasar di Indonesia.

Ia mencontohkan, pada tahun 2019, impor pakaian jadi dari China 64.660 ton. Sementara menurut data BPS, pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton atau tidak sampai 0,6 persen dari impor pakaian jadi dari China.

Pada 2021, Adian melanjutkan, impor pakaian jadi dari China berjumlah 57.110 ton. Sedangkan, impor pakaian bekas hanya 8 ton atau 0,01 persen dari impor pakaian jadi dari China.

Kemudian, pada 2022, impor pakaian jadi China sebesar 51.790 ton. Sementara pakaian bekas impor hanya 66 ton atau 0,13 persen saja.

"Artinya, jika pakaian jadi China mencapai 80 persen, kemudian pakaian jadi impor Bangladesh, India, Vietnam dan beberapa negara lain sekitar 15 persen, maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri cuma tersisa maksimal 5 persen," kata Adian.

"Itupun sudah diperebutkan antara perusahaan besar seperti Sritex, ribuan UMKM dan Pakaian Bekas Impor," sambungnya.

Berdasar hal itu, Adian mempertanyakan langkah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menkop UKM Teten Masduki yang ngotot dalam melarang impor pakaian bekas.

Padahal, Adian menilai, 80 persen UMKM Indonesia sebenarnya dibunuh oleh pakaian jadi impor dari China.

"Kenapa para menteri itu tidak berupaya mengevaluasi peraturan dan jajarannya untuk memberi ruang hidup lebih besar, melatih cara produksi, cara marketing bahkan kalau perlu membantu para UMKM itu menerobos pasar luar negeri. Sekali lagi, mencari kambing hitam memang jauh lebih mudah dari pada memperbaiki diri," tegas dia.

Anggota Komisi VII DPR itu juga menyebut sejauh ini para menteri itu tidak memberikan argumentasi rasional dalam memburu pelaku thrifting.

"Akhir kata semoga para menteri tidak memberi data dan cerita yang tidak benar pada Presiden, terkait dampak pakaian bekas impor terhadap UMKM dan dampak pakaian baru impor dari Negara China," tegas dia.