Terlibat Kasus Peredaran Sabu, Teddy Minahasa Tuding Ada yang "Titip" Hukuman Mati pada Jaksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa menuding ada pihak yang menitipkan tuntutan hukuman mati terhadap dirinya dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu.

Teddy mengetahui informasi tersebut dari sahabatnya yang sempat bertemu dengan jaksa penuntut umum (JPU) setelah penangkapan pada Oktober 2022.

Kala itu berkas perkara yang menjeratnya belum diserahkan kepada JPU.

"Seorang sahabat saya silaturahim dengan salah satu jaksa penuntut umum yang ada di ruangan ini," ujar Teddy dalam sidang pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (13/4/2023).

Namun, Teddy tak menyebutkan siapa sosok JPU yang dia ceritakan dalam sidang tersebut.

Pada pertemuan itu, jaksa meminta agar Teddy mengakui semua perbuatannya sehingga Teddy tak akan dituntut hukuman mati.

"Kemudian Pak jaksa tersebut berkata kepada sahabat saya 'sudah, Pak TM suruh mengaku dan tidak eksepsi. Nanti tidak saya tuntut mati'," kata Teddy.

Teddy menjelaskan, dia sempat berkomunikasi dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Kombes Mukti Juharsa.

Mukti juga menyampaikan hal serupa, perihal pertemuan sahabatnya dengan JPU.

"Kemudian pada saat menjelang sidang pemeriksaan terdakwa, seorang jaksa penuntut umum lain yang juga ada di ruangan ini namun saya tidak sebutkan namanya, tetapi ini juga fakta, Yang Mulia, juga menyampaikan kepada sahabat saya tadi agar saya mengaku, bila tidak mengaku, akan dituntut mati," urai Teddy.

Dia merasa heran, mengapa JPU lebih mementingkan pengakuan ketimbang pembuktian keterlibatan dirinya.

Ia pun bertanya-tanya mengapa JPU berupaya mengintimidasi dan membuatnya mengakui perbuatan menjual sabu.

"Fakta yang saya ceritakan ini artinya bahwa sejak awal sudah ada pesanan dari penyidik untuk menuntut saya dengan ancaman hukuman mati," papar Teddy.

Kendati jaksa melalui amar tuntutan menuntut mati dirinya, eks Karopaminal Divisi Propam Polri itu berkeyakinan JPU dalam posisi yang sedang dilematis lantaran menuntut kasus dengan minim alat bukti.

Terlebih, jaksa sudah menyatakan berkas perkara narkoba telah lengkap atau P21 sehingga harus konsisten terhadap surat dakwaannya.

"Saya pun punya keyakinan bahwa tim JPU masih memiliki hati nurani dan profesionalitas yang tinggi menuju proses rule of the law," jelas Teddy.

Sebagai informasi, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam pusaran peredaran narkoba.

Teddy dinilai bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut jaksa dalam dakwaannya, Teddy terbukti bekerja sama dengan AKBP Dody Prawiranegara, Syamsul Maarif, dan Linda Pujiastuti (Anita) untuk menawarkan, membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika.

Narkotika yang dijual itu merupakan hasil penyelundupan barang sitaan seberat lebih dari 5 kilogram.

Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta AKBP Dody mengambil sabu itu lalu menggantinya dengan tawas.

Awalnya, Dody sempat menolak. Namun, pada akhirnya Dody menyanggupi permintaan Teddy.

Dody kemudian memberikan sabu tersebut kepada Linda. Setelah itu, Linda menyerahkan sabu tersebut kepada Kasranto untuk kemudian dijual kepada bandar narkoba.

Total, ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba ini, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah Hendra, Aril Firmansyah, Aipda Achmad Darmawan, Mai Siska, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, Linda Pujiastuti, Syamsul Ma'arif, Muhamad Nasir, dan AKBP Dody Prawiranegara.