Eks Petugas UPK Badan Air Tak Bisa Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Istri: Katanya Iuran Tidak Disetorkan Kantor

JAKARTA, KOMPAS.com - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan milik suami Yulyanti (43) yang berinisial S (48) disebut tidak disetor setiap bulannya oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Padahal, S sudah bekerja sebagai petugas Unit Pelaksana Kerja (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta selama 7 tahun, mulai dari 2014 hingga 2021.

Hal ini diketahui Yulyanti dan suami saat mencoba mencairkan BPJS Ketenagakerjaan untuk keperluan berobat. Sebab, S mengalami kecelakaan pada September 2021 dan harus memasang pen pada kakinya.

"Iya (enggak bisa cair). Kan BPJS ketenagakerjaan dapat kartu. Cuma pas kita print, enggak ada, 0. Kata pihak sananya, katanya enggak disetorin dari kantor," kata Yulyanti kepada Kompas.com pada Rabu (3/5/2023).

"Pikiran saya, 'aduh lumayan nih sudah 7 tahun. Lumayan untuk uang berobat', kan kita enggak dapat apa-apa dari kantor," tutur Yulyanti lagi.

Yulyanti yang merupakan pedagang kaki lima (PKL) di dekat Gerbang Tol Ancol Timur ini menjelaskan, S tidak memiliki slip gaji. Suaminya hanya menerima upah setiap bulannya melalui ATM Bank DKI.

"Enggak ada (slip gaji), soalnya langsung ditransfer. Jadi, langsung tarik dari ATM. Jadi, enggak tahu ada potongan (untuk BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan) apa enggak. Jadi, kita enggak tahu perinciannya," ujar Yulyanti.

Meski begitu, ibu satu anak itu memastikan bahwa S memiliki kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta selama bekerja sebagai petugas UPK Badan Air.

Mengenai BPJS Ketenagakerjaan, Yulyanti mencoba mencairkan BPJS Ketenagakerjaan setelah S disebut diberhentikan secara sepihak oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Desember 2021.

"Jadi, BPJS ketenagakerjaan itu, katanya kalau koit (meninggal) langsung, baru dibayar. Jawaban mereka begitu. Ibaratnya kalau tabrakan langsung koit, baru katanya keluar Rp 150 juta," ucap Yulyanti.

Warga RT 004/RW 11, Pademangan Barat, Jakarta Utara itu sempat mengeluhkan langsung hal ini kepada pihak terkait soal BPJS Ketenagakerjaan yang tidak cair. Tetapi, ia mengaku mendapatkan jawaban yang tidak enak.

"Kata saya gini, 'kalau enggak meninggal, kan begini, butuh biaya juga'. Terus ada yang celetuk satu, kesal banget saya, entar suatu saat kamu merasakan, 'itu urusan lu', apa enggak kesal? Cuma mau dijawabin juga percuma," kata Yulyanti.

Di sisi lain, Yulyanti membenarkan saat ditanya apakah salah satu penyebab S kontrak kerjanya tidak dilanjutkan karena usai mengalami kecelakaan beberapa waktu sebelumnya.

"Iya, alasan dia orang kan begitu. Terus jawabannya ya begitu. 'Saya kalau mempekerjakan orang sakit, saya tega dong?', 'terus bagaimana? Kan saya juga butuh uang untuk biaya hidup. Apalagi kan saya dua-duanya enggak kerja', 'ya sudah, nanti kalau sudah sehat'," imbuh Yulyanti.

"Dijanjikan begitu. Tapi pas giliran kita melamar lagi, alasannya sudah cacat. Sudah enggak bisa lagi. Apa enggak sadis?" ujar Yulyanti melanjutkan.

Bukan hanya itu, Yulyanti mengungkapkan, setelah 7 tahun bekerja menjadi petugas UPK Badan Air, S tidak mendapatkan pesangon.

Dia tidak bisa berbuat banyak. Alhasil, Yulyanti yang semula hanya berjualan warung sembako di rumah terpaksa memutuskan menjadi PKL yang mangkal di pinggir Jalan RE Martadinata, dekat Gerbang Tol Ancol Timur, Pademangan, Jakarta Utara.

Ia terpaksa melakukan hal ini untuk menyambung hidup dan kompor di dapur tetap mengepul.

"Tadinya kan jualan di rumah, suami kan tabrakan, kecelakaan. Nah, pasang pen di sini (kaki). Ya namanya rumah sakit, kan habis-habisan. Terus, di rumah juga terbengkalai, ditinggal berobat, akhirnya bangkrut," ungkap Yulyanti.