DPRD DKI Belum Tentu Setujui Anggaran Tambahan LRT Velodrome-Manggarai

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta belum tentu menyetujui rencana penambahan anggaran untuk pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) fase 1B rute Velodrome-Manggarai.

"Belum, kami belum tentu menyetujui itu (rencana penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai," tegas Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail melalui sambungan telepon, Kamis (11/5/2023).

Ia menyebut, komisinya bakal menunggu pemaparan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov DKI) terkait urgensi penambahan anggaran pembangunan LRT fase 1B.

Setelah itu, menurut Ismail, Komisi B akan membahas soal nilai penambahan anggaran tersebut.

"Nanti akan kami pertajam. Sekarang masih jauh jika kami mendukung (penambahan anggaran) hanya untuk mempercepat terwujudnya LRT tersebut," katanya.

Di satu sisi, kata Ismail, pembangunan LRT fase 1B telah memiliki kajiannya tersendiri.

Berdasar kajian, keberadaan LRT rute Velodrome-Manggarai memang efektif mengurai kemacetan.

"Meang sudah full kajian, tinggal bagaimana skema pembiayaannya dan bagaimana mengoptimalkan jalur tersebut ketika sudah terwujud. Nah, kuncinya adalah integrasi dengan transportasi lain," tegas politisi PKS itu.

Untuk diketahui, pembangunan LRT rute Velodrome-Manggarai telah dianggarkan melalui alokasi penyertaan modal daerah (PMD) yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2023, yakni senilai Rp 916 miliar.

Belakangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mengungkapkan, bakal ada penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai dari dua sumber lagi.

Pertama, yakni Rp 1,5 triliun berasal dari PMD yang dialokasikan dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI 2023.

Kemudian, Rp 2 triliun berasal dari PMD yang dilalokasikan dari APBD DKI 2024.

Dengan demikian, total akan ada Rp 4,4 triliun untuk pembangunan LRT Velodrome-Manggarai.