Salin Artikel

Wacana Pengaturan Jam Kerja di Jakarta Dinilai Belum Efisien, Asosiasi Pekerja: Ada Opsi Lain?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengomentari wacana pengaturan jam kerja di Jakarta.

Terkait hal itu, Firman mempertanyakan apakah ada opsi lain untuk mengurangi kemacetan Ibu Kota.

Menurutnya, banyak pekerja yang mencari uang di Ibu Kota, namun mereka tinggal di luar Jakarta yakni Depok, Bekasi, dan Bogor.

"Bukan setuju atau enggak setuju ya, kira kira ada opsi lain enggak yang bisa ditawarkan gitu, pekerja di Jakarta kan didominasi dari luar Jakarta," ujar Firman saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2023).

"Sebenarnya ada opsi lain yang ditawarkan selain perubahan jam itu, karena perubahan jam agak berat misalnya kemudian kalau kami swasta masuk jam 8, apakah betul bisa mengurai kemacetan," ucap dia.

Ia menilai, pembangunan infrastruktur termasuk transportasi di Jakarta sangat masif. Hal itu dapat menjadi opsi untuk mengurangi kemacetan selain pengaturan jam kerja.

"Misalnya LRT dari Bekasi ada yang dari Bogor, itu kan sebenarnya bagian dari untuk mengurangi kemacetan, memindahkan orang yang menggunakan kendaraan pribadi dan transportasi publik," jelas dia.

"Kemudian revitalisasi misalnya penguatan integrasi jalur busway di jalur permukiman, yang jadi masalah kan bagaimana jalur permukiman itu mendapatkan akses terhadap angkutan publik," tambah dia.

Ia menuturkan, jika ada pekerja yang lembur, akan menimbulkan kemacetan di ruas jalan Jakarta.

"Ketika mau pulang, ada yang masih butuh data-data dan sebagainya. Nah masih belum bisa diterima sih, tapi satu sisi kemacetan memang harus diatasi," ucap dia.

Sebelumnya, pengaturan jam kerja untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dinilai berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian Ibu Kota.

Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman BakriBakri.

Menurut Firman, walaupun pekerja pabrik lebih banyak di luar Jakarta, tetapi ada beberapa anggota asosiasinya yang berjualan retail di mal maupun toko di Ibu Kota.

Firman menjelaskan, jika karyawan toko masuk pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB, aktivitas ekonomi di toko itu akan terganggu.

"Jadi kalau kemudian itu misalnya karyawan yang biasanya sampai di Jakarta jam 10.00 WIB, sekarang dia harus sampai jam 8.00 WIB, sedangkan jam 15.00 WIB harus pulang, apakah ini akan menganggu aktivitas ekonomi di retailnya," ujar Firman saat dikonfirmasi, Selasa (16/5/2023).

"Hal itu kan harus diperhitungkan juga ya," tambah dia.

https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/16/16145051/wacana-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-dinilai-belum-efisien-asosiasi

Terkini Lainnya

Bukan Rebutan Lahan Parkir, Ini Penyebab Pria di Pondok Aren Gigit Jari Satpam Gereja hingga Putus

Bukan Rebutan Lahan Parkir, Ini Penyebab Pria di Pondok Aren Gigit Jari Satpam Gereja hingga Putus

Megapolitan
PN Jakbar Tunda Sidang Kasus Narkotika Ammar Zoni

PN Jakbar Tunda Sidang Kasus Narkotika Ammar Zoni

Megapolitan
Pelaku dan Korban Pembunuhan Wanita Dalam Koper Kerja di Perusahaan yang Sama

Pelaku dan Korban Pembunuhan Wanita Dalam Koper Kerja di Perusahaan yang Sama

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Curi Uang Rp 43 Juta Milik Perusahaan Tempat Korban Kerja

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Curi Uang Rp 43 Juta Milik Perusahaan Tempat Korban Kerja

Megapolitan
Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Berkali-kali Minta Dipulangkan dari RSJ Bogor

Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Berkali-kali Minta Dipulangkan dari RSJ Bogor

Megapolitan
Mengaku Kerja di Minimarket, Pemuda Curi Uang Rp 43 Juta dari Brankas Toko

Mengaku Kerja di Minimarket, Pemuda Curi Uang Rp 43 Juta dari Brankas Toko

Megapolitan
Kronologi Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus, Kesal Teman Korban Ikut Memarkirkan Kendaraan

Kronologi Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus, Kesal Teman Korban Ikut Memarkirkan Kendaraan

Megapolitan
Syarat Maju Pilkada DKI Jalur Independen: KTP dan Pernyataan Dukungan Warga

Syarat Maju Pilkada DKI Jalur Independen: KTP dan Pernyataan Dukungan Warga

Megapolitan
17 Kambing Milik Warga Depok Dicuri, Hanya Sisakan Jeroan di Kandang

17 Kambing Milik Warga Depok Dicuri, Hanya Sisakan Jeroan di Kandang

Megapolitan
Pintu Rumah Tak Dikunci, Motor Warga di Sunter Dicuri Maling

Pintu Rumah Tak Dikunci, Motor Warga di Sunter Dicuri Maling

Megapolitan
Viral Video Geng Motor Bawa Sajam Masuk Kompleks TNI di Halim, Berakhir Diciduk Polisi

Viral Video Geng Motor Bawa Sajam Masuk Kompleks TNI di Halim, Berakhir Diciduk Polisi

Megapolitan
Ibu Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Bakal Dipindahkan ke Panti ODGJ di Bandung

Ibu Pengemis Viral yang Paksa Orang Sedekah Bakal Dipindahkan ke Panti ODGJ di Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Curi Uang Korban

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Curi Uang Korban

Megapolitan
Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Ketua RW Nonaktif di Kalideres Bantah Gelapkan Dana Kebersihan Warga, Klaim Dibela DPRD

Megapolitan
Menjelang Pendaftaran Cagub Independen, Tim Dharma Pongrekun Konsultasi ke KPU DKI

Menjelang Pendaftaran Cagub Independen, Tim Dharma Pongrekun Konsultasi ke KPU DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke