Pembongkaran Ruko Pencaplok Lahan di Pluit dan Momentum Heru Budi Penuhi Permintaan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada tiga pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melantik Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta.

Tiga perintah itu berkaitan dengan penanganan tiga persoalan di Jakarta, salah satunya soal penataan tata ruang. Adapun dua pesan lainnya adalah penanganan kemacetan dan penanggulangan banjir.

Setelah dilantik pada 17 Oktober tahun lalu, Heru mulai mondar-mandir ke berbagai pemangku kepentingan seolah mengejar pekerjaan dalam masa jabatan yang hanya dua tahun itu.

Belum lama ini, Heru mengebut proyek normalisasi Kali Ciliwung yang berada di Rawajati, Jakarta Selatan. Bangunan rumah warga mau tidak mau harus dirobohkan. Pemberian kompensasi dipercepat.

Lalu, masalah lain muncul. Pemilik deretan rumah toko (ruko) di RT 011/RW 03, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, diduga mencaplok bahu jalan dan saluran air sejak 2019.

Pembongkaran paksa mau tidak mau dilakukan lantaran pemilik ruko mengabaikan perintah untuk membongkar lahannya secara mandiri hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu Selasa (23/5/2023).

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, menilai pembongkaran ruko ini harus jadi momentum buat Heru Budi untuk menunaikan permintaan Jokowi.

"Dari kasus kasus ruko di Pluit ini, Pj Gubernur DKI Jakarta dapat melakukan gebrakan untuk menertibkan bangunan-bangunan yang melanggar tata ruang di seluruh wilayah Ibu Kota," ucap Nirwono kepada Kompas.com, Rabu (24/5/2023).

Menurut Nirwono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh lagi membiarkan pelanggaran tata ruang seperti itu. Pemprov DKI juga dituntut proaktif menertibkan bangunan yangg melanggar tata ruang.

"Tidak perlu menunggu laporan warga atau pengurus RT/RW karena banyak sekali bangunan yang melanggar dan secara kasat mata bisa dilihat masyarakat umum," ungkap Nirwono.

Akhirnya dibongkar

Rombongan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah berkumpul sejak Rabu (24/5/2023) pagi pukul 09.00 WIB.

Tak lama kemudian, petugas dari Suku Dinas Bina Marga serta Suku Dinas Sumber Daya Air menyusul.

Deretan ruko yang melanggar garis sempadan bangunan (GSB) dan izin mendirikan bangunan (IMB) sejak 2019 itu pun dibongkar dengan alat berat sekitar pukul 09.20 WIB.

Satu per satu, bangunan rukoitu akhirnya ditertibkan. Setidaknya ada 200 personel Satpol PP dikerahkan. Pembongkaran dilakukan demi mengembalikan fasilitas umum seperti sediakala.

"Pembongkaran di sini maksudnya untuk mengalihkan fungsi, mengembalikan semua fungsi yang ada. Fungsi jalanan, fungsi saluran sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin, Rabu.

Pembongkaran diwarnai kekisruhan. Karyawan pemilik ruko itu memprotes keras lahannya tersebut dibongkar lantaran akan berdampak pada mata pencahariannya.

Mereka pun menggeruduk kantor Ketua RT 011/RW 03, Riang Prasetya karena dianggap bertindak seenaknya saja mengadu ke pejabat soal tempat kerjanya yang mencaplok fasilitas umum.

"Keluar..! Keluar!!" teriak puluhan massa seraya membawa spanduk di sekitar lokasi, Rabu.

Karyawan tersebut membawa spanduk berukuran besar saat menggeruduk kantor Riang yang berada di Blok Z8 Selatan. Mereka juga berteriak sambil membawa ember hingga gayung.

Mereka mempertanyakan kenapa pembongkaran baru dilakukan. Padahal, kata dia, mereka sudah tiga tahun bekerja di ruko tersebut. Setidaknya adanya 50 karyawan yang akan terdampak.

Ketua RT setempat, Riang Prasetya, mengungkapkan bahwa keberadaan 20 unit ruko di Z4 Utara dan 22 unit ruko di Z8 Selatan adalah milik perorangan.

Pada awal 2019, bangunan ruko di Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan masih terlihat baik dan tidak ada satu pun yang menutup saluran air atau memakan bahu jalan.

Namun, pada pertengahan 2019, ada dua ruko di Jalan Niaga, Blok Z4 Utara, RT 011/RW 03, yang mulai membangun, melewati batas saluran air got.

"Mereka memakan bahu jalan lebih dari empat meter," bunyi surat Riang kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi.

Atas kegiatan pembangunan dua ruko yang melewati batas ini, Riang melaporkan ke Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan untuk dilakukan penertiban. Sayangnya, laporan itu tidak membuahkan hasil.

Akibat dari pembiaran itu, menurut Riang, telah terjadi pembangunan ruko yang melewati batas secara berjamaah pada periode akhir 2019 hingga 2022.

Sama seperti sebelumnya, mereka menutup saluran air dan memakan bahu jalan untuk pejalan kaki dengan perkiraan lebih dari empat meter.