Geramnya Riang saat 2 Anggota Dewan Mendadak Temui Pemilik Ruko Pencaplok Jalan di Pluit...

JAKARTA, KOMPAS.com - Permasalahan soal ruko yang mencaplok bahu jalan dan saluran air di RT 011 RW 003, Jalan Niaga, Blok Z4, Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara terus berlanjut.

Belum lama ini, tepatnya pada Sabtu (27/5/2023), dua anggota dewan tiba-tiba datang dan menemui pemilik ruko pelanggar aturan tersebut.

Mereka adalah anggota DPR RI Darmadi Durianto dan anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo. Keduanya berasal dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Gani Suwondo mengaku menemui para pemilik ruko yang mencaplok bahu jalan dan saluran air tersebut.

Kedatangannya ke sana sebagai respons atas aduan pemilik ruko terkait pembongkaran paksa area depan tempat mereka berjualan.

"Saya hadir atas pengaduan atau permintaan masyarakat sana, PKL (pedagang kaki lima) sana, juga ada pemilik ruko ingin minta kami turun melihat, meninjau lokasi. Makanya saya turun," kata Gani pada Sabtu (27/5/2023).

Gani mengatakan, kehadiran Darmadi di lokasi pembongkaran paksa itu juga merupakan permintaan masyarakat.

Darmadi yang merupakan kolega separtainya itu hanya ingin menyerap keluhan dari masyarakat setempat.

Sebab, Darmadi juga berasal dari daerah pemilihan (dapil) 3 DKI Jakarta, yang mencakup Jakarta Utara.

"Jadi kebetulan Pak Darmadi diminta juga. Jadi beliau turun. Saya kan sebagai dewan, tentu harus menyerap aspirasi rakyat. Mungkin Pak RT enggak memahami apa tugas saya," imbuh Gani.

Kemarahan Ketua RT Riang Prasetya

Kedatangan dua tokoh politik itu justru membuat Ketua RT setempat, Riang Prasetya, geram. Pasalnya, baik Darmadi atau pun Gani, disebut sama sekali tidak izin dengan Riang.

Kritik keras kemudian dilayangkan Riang. Ia meminta agar Darmadi dan Gani tidak coba-coba untuk bermain politik di lingkungannya.

"Saya minta kepada Gani, mohon maaf dengan segala hormat, bapak jangan main politik di lingkungan saya, atas kejadian yang ada di sini," tegas Riang kepada wartawan di Jalan Pluit Karang Jelita, Minggu (28/5/2023).

Riang juga mau agar kasus pelanggaran tata guna lahan ini diselesaikan oleh pemerintah.

Sebab, apa yang dilakukan oleh para pemilik ruko itu dianggap salah dan menyalahi aturan negara.

"Harus diketahui bahwa permasalahan ini sudah ranah pemerintah, jadi jangan ada pihak-pihak yang membuat kisruh dan berpotensi untuk dipolitisir," ucap Riang.

Tak sampai di situ, Riang juga ingin agar permasalahan ini tidak melebar menjadi urusan UMKM.

Riang menegaskan bahwa pembongkaran hanya sebatas bangunan yang mencaplok bahu jalan dan saluran air, bukan seluruh ruko yang berdiri itu harus dibongkar.

"Saya bicara soal saluran air dan bahu jalan. Jadi, itu soal pelanggaran. Jangan diplesetin soal ke UMKM," ucap Riang.

Akhirnya dibongkar setelah 3 tahun

Riang Prasetya telah melaporkan pelanggaran yang dilakukan pemilik ruko sejak 2019 lalu, tetapi tidak kunjung ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat.

Pemkot Jakarta Utara baru menindak ruko-ruko nakal itu pada Rabu (24/5/2023), setelah masalah ini ramai diberitakan media dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Penertiban dilakukan setelah Pemkot Jakarta Utara memberikan waktu empat hari kepada pemilik ruko untuk membongkar mandiri area yang mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air.

Begitu eksekusi pembongkaran dimulai, penyewa dan karyawan ruko ramai-ramai menggeruduk kantor Riang Prasetya.

Sambil membawa spanduk berukuran besar, mereka berjalan dari ruko menuju kantor Riang.

Mereka berteriak sambil menabuh ember plastik, meminta Riang untuk keluar dari kantornya. Riang diminta menghadapi massa yang menolak pembongkaran ruko.