Pemprov DKI Tunggu Laporan untuk Telusuri Kabar Rumah DP 0 Persen Jadi Kos-kosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih menunggu laporan sebelum bergerak menelusuri kebenaran kabar rumah DP 0 persen di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dipasarkan menjadi kos-kosan.

"Laporkan, nanti masalah itu kami selesaikan," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Joko mengatakan, sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta belum menerima laporan berkait adanya rumah DP 0 persen yang diduga disewakan untuk kos-kosan.

"Laporkan saja. Karena kami belum mendapat laporan itu, nanti kami akan cek," ucap Joko.

Sebelumnya, sebuah video yang memasarkan rumah DP 0 persen di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, untuk disewa menjadi kos-kosan beredar di media sosial.

Mulanya video tersebut diunggah di salah satu akun Instagram. Namun, kini kiriman konten itu telah dihapus.

Untuk diketahui, video itu menampilkan visual ruangan rumah program DP 0 persen, yang disewakan untuk menjadi kos-kosan.

Video rekaman menyorot seisi ruang, mulai dari toilet, kamar, hingga beberapa fasilitas elektronik.

Namun, tak ada keterangan yang menjelaskan nama rumah program DP 0 persen itu.

"Rumah sewa apartemen murah di Jakarta Timur," demikian narasi yang dituliskan dalam video.

Video itu juga dilengkapi dengan voice over (VO) yang menjelaskan kelengkapan rumah dan isi yang bakal didapat penyewa indekos.

"Kalian yang lagi cari kosan yang nyaman dan harganya murah. Rekomendasi kos murah di Jakarta Timur. Kamar mandi di dalam, sudah ada kulkas dan kitchen set," kata seseorang dalam VO.

Menanggapi video itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, rumah DP0 persen harus sesuai peruntukannya.

Heru berjanji akan menertibkan jika rumah DP 0 persen justru disewa untuk kos-kosan.

"Ini harus sesuai aturan dong. (Langkahnya) harus ditertibkan. Itu kan DP 0 supaya warga bisa mendapatkan rumah terjangkau, para milenial yang belum dapat rumah, itu bisa dapat rumah," kata Heru Budi.

Heru mengatakan, semestinya pemilik rumah yang mendapat program 0 persen harus sadar bahwa tempat tinggalnya dilarang untuk disewakan.

"Itu aja, tapi yang punya rumah juga harus sadar (tidak diperbolehkan untuk disewakan," ucap Heru Budi.