Rusun di DKI Dinilai Sudah Layak, tapi Jumlahnya Tak Penuhi Kebutuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Pantas Nainggolan menilai, bangunan rumah susun (rusun) yang tersebar di Ibu Kota sudah sangat layak untuk dihuni oleh warga.

Hanya saja, jumlah rusun yang kini tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Jakarta.

"Untuk rusun pemerintah sudah sangat layak tapi itu tadi kapasitas rusun kita belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di samping kebijakan-kebijakan yang lain," ujar Pantas di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/6/2023).

Dengan demikian, Pantas menilai Pemprov DKI Jakarta harus segera membangun lagi hunian layak yang diperuntukkan masyarakat di Ibu Kota agar mereka tak terlantar.

Ketersediaan rumah susun juga dinilai penting untuk pemulihan tata ruang Jakarta yang selama ini disebut terabaikan.

"Pemulihan tata ruang di DKI Jakarta itu perlu diperhatikan. Amanat Undang-Undang ruang terbuka hijau 30 persen. Faktanya DKI Jakarta tidak lebih dari 30 persen. Ini yang harus di pulihkan," ucap Pantas.

Salah satu permasalahan soal hunian terlihat di kawasan Kolong Tol Angke, Jakarta Barat. Tak sedikit warga mendirikan rumah semipermanen di area tersebut.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta diminta segera mencari solusi mengatasi masalah itu dengan segera pembangunan rumah susun.

"Kalau sudah bangun itu (warga) pindahkan. Jangan dibiarkan di situ. Tap karena sekarang belum mampu menyediakan rumah susun layak huni yang bisa dilakukan sekarang ini adalah imbauan imbauan," ucap Pantas.

Pantas mengatakan, pemberian rumah layak itu tak terlepas dari penataan atau tata ruang di DKI Jakarta yang diperlukan untuk generasi masyarakat.

Soal pemberian nama pada program rumah layak huni, Pantas menyerahkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Apa pun namanya terserah tapi salah satu ranah yang kita miliki sekarang salah satunya adalah rumah susun. Itu harus diperbanyak dan itu harus sesuai juga dengan rencana nasional bahwa kebutuhan rumah di DKI Jakarta memang masih butuh banyak," ucap Pantas.

"Kalau konsepnya kepemilikan seperti kemarin saya rasa itu dikoreksi. Yang kita butuhkan kan konsep dari DP 0 rupiah itu kepemilikan," sambungnya.