Pro-Kontra Pansus JIS, Diusulkan tapi Belum Pernah Terwujud...

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan yang dialamatkan kepada DPRD DKI Jakarta untuk membentuk pantia khusus (pansus) guna mendalami masalah pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), kembali mencuat.

Usulan ini mulanya disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo. Pasalnya, pembangunan JIS disebut-sebut tak sesuai panduan yang dikeluarkan Buro Happold, perusahaan jasa konsultasi asal Inggris yang telah disewa.

Fraksi Gerindra, PSI, dan Demokrat kemudian mengamini usulan itu. Harapannya, permasalahan mengenai JIS, bisa diusut dan dapat diselesaikan.

Kendati demikian, PKS dan Golkar menjadi dua fraksi yang menolak usulan itu dengan sejumlah alasan. Alasannya, pansus dianggap tak selalu bisa menyelesaikan suatu permasalahan.

PDI-P anggap JIS perlu diaudit total

Dwi Rio berpandangan, pendalaman soal kesalahan dalam perencanaan dan pembangunan JIS diperlukan, karena proyek tersebut memakan anggaran yang besar.

"Konkretnya harus ada penanganan teknis secara mendasar. Baik jangka pendek, maupun jangka panjang untuk sarana prasarana," ujar Dwi Rio dikutip Jumat (14/7/2023).

"Serta audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya. Bentuk pansus JIS jika dipandang perlu," sambungnya.

Terkuaknya pembangunan JIS yang melenceng dari panduan, membuat Dwi Rio tidak heran stadion itu pada akhirnya masih jauh dari standar internasional.

"Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas stadion JIS dan jauh dari standar internasional, sebagaimana mestinya," kata Dwi Rio.

Gerindra ingatkan pansus tak cari-cari kesalahan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Rani Mauliani menyatakan, partainya siap mendukung usulan itu, asalkan bukan untuk mencari-cari kesalahan yang bernuansa politis.

"DPRD DKI ini kan ada sembilan fraksi, apabila ada kesepakatan bersama untuk membentuk pansus JIS ya kenapa tidak kita dukung?" ujar Rani dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/7/2023).

"Selama memang sifatnya ini urgensi, dan bukan untuk sekadar mencari-cari kesalahan yang lebih condong ke arah politis," sambung dia.

Menurut Rani, semua fraksi terlibat saat proses perencanaan hingga pembangunan JIS. Sehingga, diperlukan evaluasi dalam berbagai aspek agar stadion tersebut bisa menjadi lebih baik.

"Kalau memang ada evaluasi dan perbaikan ke arah lebih baik, tentunya jelas perlu. Memang kita sama-sama tau kalau JIS belum berdiri secara establish seperti halnya GBK yang dari segi usia juga sudah cukup lama," tutur Rani.

PSI harap pansus tak ganggu renovasi JIS

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Satroamidjojo mendukung pembentukan Pansus untuk mendalami masalah pembangunan JIS.

Surat klarifikasi dari Buro Happold yang menegaskan adanya ketidaksesuaian antara pembangunan JIS dengan panduan dari perusahaan, bisa menjadi dasar untuk melakukan audit investigasi.

"Surat klarifikasi dari Buro Happold itu menjadi dasar untuk menanyakan dan melakukan audit investigasi terhadap pembangunan JIS," kata Anggara dikutip Jumat (14/7/2023).

Meski begitu, Anggara berharap penelusuran yang dilakukan tidak mengganggu rencana renovasi JIS, agar bisa menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U-17.

"Hal ini kami harap tidak mengganggu jalannya perhelatan Piala Dunia U-17 yang rencananya akan dilakukan di Indonesia," ungkap Anggara.

"Dan JIS ini kan jadi salah satu stadion yang didorong oleh PSSI untuk menjadi tempat penyelenggaraan," sambungnya.

Demokrat pertanyakan urgensi pansus

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari fraksi Demokrat Mujiyono, mempertanyakan urgensi pembentukan pansus untuk mengusut permasalahan pembangunan JIS.

"Setuju atau tidak setuju (pembentukan pansus) harus dilihat. Itu persyaratan formal harus dapat, baru ngomongin setuju atau tidak," ujar Mujiyono kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).

Meski begitu, Mujiyono mengaku siap mendukung usulan pembentukan pansus. Dengan catatan, bukan untuk mencari-cari kesalahan yang bersifat politik.

"Kan tidak melulu negatif, ini intinya mencari tahu yang dirasa tidak sesuai keinginan masyarakat," kata Mujiyono.

"Kalau JIS tak standar FIFA, ditemukan sesuatu, itu kan ada solusi. Urgensinya di mana, sampaikan urgensinya," sambungnya.

PKS dan Golkar tegas menolak

Sementara itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta beranggapan tidak perlu membentuk pansus hanya karena ada perbedaan pembangunannya JIS dengan panduan dari Buro Happold.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS M Taufik Zulkifli mengatakan, Buro Happold hanya digunakan jasanya sebagai konsultan dalam perencanaan pembangunan JIS.

"Tidak perlu pansus, karena memang Buro Happold memang tidak mendesain JIS. Memang sudah jelas dari awal, di Komisi B juga sudah jelas yang membangun, mendesain JIS, putra putri Indonesia sendiri, bukan Buro Happold," ujar Taufik.

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menilai, dorongan pembentukan pansus ini lebih disebabkan oleh adanya kepentingan politik.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, permasalahan mengenai pembangunan JIS belum tentu dapat dituntaskan lewat pembentukan pansus.

Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sering kali tak menjalankan setiap rekomendasi yang dihasil oleh Pansus.

"Pansus ini kadang lebih besar (unsur) politiknya daripada substansialnya. Banyak Pansus juga enggak jelas ujungnya," kata Basri.

"Tidak dilaksanakan juga sama eksekutif. Padahal sudah capek-capek kita bahas dan didalami di Pansus," sambungnya.

Atas dasar itu, Baco menegaskan bahwa Golkar menolak pembentukan Pansus untuk mendalami masalah pembangunan JIS.

"Kalau harus sampai pansus, Golkar menolak, kecuali setelah dilakukan audit dan pemeriksaan, perlu pendalaman lagi. Mungkin bisa naik pansus," pungkasnya.

Bukan kali pertama

Usul pembentukan pansus untuk mengaudit masalah pembangunan JIS bukan kali pertama diusulkan.

Pada 2022, wacana pembentukan pansus juga pernah bergulir usai peristiwa robohnya pagar tribun penonton sisi utara JIS, saat grand launching stadion tersebut pada 24 Juli 2022.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Ichwanul Muslimin mengungkapkan, pembentukan pansus JIS perlu dilakukan karena beberapa alasan.

Alasan pertama, yakni apa material yang digunakan untuk tembok di JIS sehingga pagar pembatas tribun di sana roboh.

"Terkait roboh, materialnya seperti apa? Dan kenapa seperti itu?" ujar Ichwanul, Selasa (2/8/2023).

Seiring dengan itu, Ichwanul juga menyoroti ongkos pembangunan JIS yang menghabiskan anggaran hingga Rp 4,4 triliun.

Dia pun mempertanyakan pengawasan yang dilakukan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola JIS selama proses pembangunan.

"Sekalian saja (bentuk pansuas), anggaran besar kok ini (pembangunan JIS), tapi hanya dalam waktu berapa bulan rusak," tegas Ichwanul.

Namun, usulan pembentukan pansus untuk mendalami masalah pembangunan JIS pada 2022 itu hingga kini tidak kunjung terwujud.

Usulan terbaru mengenai pembentukan pansus untuk polemik JIS, juga belum sampai ke meja Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Sampai hari ini apa yang diusulkan oleh teman-teman itu, saya belum dapat suratnya (pengajuan) juga. Gitu," kata Prasetyo, dikutip Jumat (14/7/2022).

Menurut Prasetyo, dirinya tidak bisa sembarangan mendukung atau menolak usulan pembentukan pansus untuk mendalami masalah pembangunan JIS.

Dia mengaku harus mengetahui dan berdiskusi dengan para legislator lainnya untuk mengetahui urgensi pembentukan pansus tersebut.

"Saya sebagai ketua DPRD kan membawahi 9 fraksi, saya juga kan harus bisa menimbang-nimbang. Apakah ini ada urgensinya?," pungkas Prasetyo.