Kepala Daerah Penyangga Disebut Sepakat Uji Emisi bagi Kendaraan yang Masuk ke DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan bahwa para kepala daerah wilayah penyangga Ibu Kota telah sepakat menggelar uji emisi untuk kendaraan yang akan masuk ke Jakarta.

Heru menyatakan hal ini setelah bertemu para kepala daerah untuk membahas soal penanganan polusi udara, Senin (28/8/2023).

"Tadi bersepakat, semua uji emisi. Kendaraan yang masuk ke DKI dari Bodetabek tadi kan ada 997.000," ujar Heru di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).

Menurut Heru, penanganan polusi di Jakarta tak dapat dilakukan oleh Pemprov DKI sendirian tetapi harus didukung kota penyangga. Salah satunya dengan melakukan uji emisi kendaraan.

"Ya namanya, saya sampaikan, polusi di Jakarta itu tidak bisa ditangani Pemda DKI Jakarta, tapi se-Jabotabek. Ya tentunya kalau uji emisi ya semua," ucap Heru.

"Nah ini kan dari masing-masing kantong mereka tinggal, ya memang harus diuji emisi dari lokasinya mereka secara berkala," sambungnya.

Heru sebelumnya menyebut ada 997.000 kendaraan dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) yang masuk ke daerah Ibu Kota setiap hari.

Menurut Heru, sejumlah kendaraan masuk ke Jakarta itu harus diuji emisi sebagai salah satu penanganan masalah polusi udara di Ibu Kota.

"Ini harus menjadi perhatian kita. Maka pemilik kendaraan (dari wilayah penyangga) yang berlalu lintas di Jakarta itu juga harus kita tegakkan uji emisi," ujar Heru.

Heru juga meminta para pemilik gedung tinggi di Ibu Kota untuk melakukan penyiraman air secara massal dari atap gedung.

Penyiraman massal dari atas gedung itu dilakukan sebagai penanganan kualitas udara buruk di Ibu Kota.

"Gedung-gedung tinggi yang ada di Pemda DKI ini bersama-sama melakukan istilahnya mass water, kira-kira gitu ya," ujar Heru.

Heru mengatakan, penyiraman massal itu juga akan dilakukan dari atap gedung di bawah Pemprov DKI dan pemerintah pusat, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencana soal penyiraman massal dari atap gedung itu sebelumnya juga telah dibahas dengan beberapa kementerian terkait.

"Tadi saya juga sudah bertemu dalam rangka peresmian LRT, para menteri kita bersama-sama (akan melakukan). Pertama bangunan milik Pemda DKI, para Wali Kota kemarin saya sudah perintahkan bangunan Pemda, begitu juga bangunan BUMN dan BUMD," ucap Heru.

Terkait mekanisme penyiraman nantinya, Heru mengatakan akan disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

"Tinggal nanti pak Asep di sini sampaikan konsepnya itu panduan harus ada sehingga nanti ketika kita kumpulkan pemilik gedung tinggi itu sudah ada," ucap Heru.