Saat Pungli Berkedok Sumbangan Sukarela di SMAN Depok Jadi Beban Orangtua

DEPOK, KOMPAS.com - Sejumlah sekolah menengah atas negeri (SMAN) di Kota Depok diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) terhadap para siswanya.

Dugaan ini berawal dari keluhan orangtua atau wali murid di sekolah itu. Mereka berkeberatan dengan sejumlah permintaan pungutan tersebut. Padahal, sekolah negeri seharusnya gratis.

Bekedok sumbangan sukarela, pungutan ini seolah menjadi alat untuk berlindung praktik pungutan liar yang direstui oleh guru dan komite sekolah.

Para orangtua siswa mengaku terpaksa mengikuti kegiatan atau membeli barang yang diminta agar tidak mempengaruhi nilai anaknya di sekolah.

Sumbangan sukarela

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Hendrik Tangke Alo berujar, setidaknya ada dua SMAN di Kota Depok yang meminta pungli kepada orangtua siswa.

"Ada beberapa SMAN, guru dengan komite sekolahnya mengadakan rapat dan memutuskan bahwa siswa melalui orangtua siswa akan dipungut sumbangan sukarela," ungkap Hendrik, Rabu (20/9/2023).

Menurut Hendrik, praktik pungli di kedua SMAN itu berbeda. Salah satu sekolah, ucap Hendrik, siswa dipaksa membeli buku dengan dalih untuk kegiatan belajar mengajar.

"Kemudian ada lagi dipaksa nonton kegiatan di mana itu, kalau tidak datang, nilainya enggak bagus. Ini kan enggak benar," tutur Hendrik.

Kemudian, di SMAN lainnya, murid dipaksa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di luar sekolah alias jalan-jalan.

Padahal, tidak semua orangtua siswa mampu ketika dimintai uang untuk membeli sebuah barang atau mengikuti sebuah kegiatan.

"Tidak semua orangtua siswa itu punya uang. Ini kan sekolah negeri, tidak boleh ada pungutan," tegas Hendrik.

Disdik harus bergerak

Hendrik berharap Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat selaku pihak yang berwenang atas SMAN di Kota Depok menyelidiki dugaan pungli tersebut.

Dalam kesempatan itu, Hendrik juga meminta Disdik Jawa Barat agar memecat pihak-pihak di SMAN di Kota Depok yang melakukan praktik pungli untuk dipecat.

"Kami meminta dengan sangat (agar) Disdik Jawa Barat yang mambawahi (SMAN di Kota Depok), tolong ini dicek, ambil tindakan," tegasnya.

Ia menilai, guru dan kepala sekolah "nakal" harus dipecat untuk memberikan efek jera sehingga praktik pungli tidak terjadi di SMAN lainnya.

Tim Kompas.com telah berupaya menghubungi pihak Disdik Jawa Barat maupun Kantor Cabang Disdik (KCD) Jawa Barat di Depok terkait dugaan pungli tersebut.

Namun, Disdik Jawa Barat dan KCD Jawa Barat di Depok belum merespons hingga berita ini ditayangkan.