Pemprov DKI Kendalikan Harga Pangan dengan Subsidi Sembako dan Daging untuk Warga

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta berupaya mengendalikan harga pangan di Ibu Kota lantaran ada kenaikan harga sembako dan daging.

Salah satunya penyediaan dan pendistribusian pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu.

"Masyarakat tertentu dapat membeli paket pangan seharga Rp 126.000, terdiri dari beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung dan susu," ujar Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati dalam keterangannya, Sabtu (7/10/2023).

Upaya lain yang dilakukan Dinas KPKP DKI Jakarta yakni pengembangan pertanian perkotaan berkonsep memanfaatkan ruang terbatas dengan penggunaan tanaman cepat panen.

Selain itu, penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa Bantuan Pangan Tahap II juga dilakukan kepada 239.522 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Lalu penyaluran beras SPHP melalui pedagang pasar grosir, pedagang pasar tradisional dan mitra Bulog. Harga beras SPHP di PIBC adalah Rp10.385 per kilogram, sedangkan harga di tingkat eceran atau konsumen Rp 10.900 per kilogram," ucap Suharini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk melakukan stabilisasi harga pangan di Ibu Kota.

Menurut August, salah satu upaya yang bisa dilakukan Pemprov DKI untuk membuat stabil harga pangan adalah dengan melakukan operasi pasar.

"Pengecekan seperti operasi pasar ini sangat penting dilakukan Pemprov DKI untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan stok pangan di lapangan aman," ujar August dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

Sejumlah harga bahan pangan di wilayah DKI Jakarta yang terpantau naik beberapa antara lain beras, daging, gula, dan garam dapur.

Ia menyebut, harga daging sapi untuk paha belakang di Pasar Petojo Ilir, Gambir, Jakarta Pusat, menyentuh Rp 170.000 per kilogram.

Menurut August, sebelum harga terus meroket, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) harus mengantisipasi adanya potensi lonjakan harga pangan.

"Di tengah Presiden menggalakkan ketahanan pangan, harusnya Pemprov DKI Jakarta sudah maju melangkah," ucap August.