Setahun Heru Budi Menjabat, Fraksi PKS Sarankan Pj Gubernur DKI Diganti

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menyarankan posisi Penjabat Gubernur (Pj Gub) yang dipegang oleh Heru Budi Hartono diserahkan kepada orang lain.

Diketahui, Heru Budi sudah setahun menjabat posisi tersebut dan akan berakhir pada 17 Oktober 2023.

“Saya cenderung menyarankan agar Pj Gubernur diganti oleh yang lain. Gantian, lah,” kata Taufik saat dihubungi wartawan, Kamis (12/10/2023).

Menurut Taufik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pernah berjanji mengevaluasi Pj gubernur setiap tahun dan menggantinya.

Ia pun meminta jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI tak diperpanjang.

“Pihak Mendagri pernah mengatakan bahwa Pj Gubernur DKI akan dievaluasi setiap tahun dan akan ada pergantian. Sebaiknya janji itu dilaksanakan,” sambung dia.

Meski menilai kinerja Heru Budi ada positifnya, tetapi menurut Taufik, lebih banyak hal negatif.

Salah satunya, Heru Budi kurang melanjutkan program-program gubernur terdahulu.

Sebagai contoh, tingkat kemacetan Ibu Kota yang bertambah dan buruknya polusi udara hingga menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

“Ternyata Pj Gubernur DKI tidak serius meneruskan program tersebut. Akibatnya, kemacetan Jakarta malah bertambah dan Jakarta juara polusi udara se-dunia,” tutur Taufik.

Lebih lanjut, bantuan untuk warga melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga dinilai mengalami penurunan pelayanan.

“Antrean warga jadi panjang. Bahkan ada yang dari subuh. Dulu enggak seperti itu,” kata Taufik.

Kondisi itu mendasari alasan dia menyarankan Heru Budi tak lagi menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Apalagi, jabatan itu diperoleh bukan dari pilihan langsung masyarakat.

“Pj Gubernur DKI bukan orang yang dipilih warga Jakarta, sehingga chemistry dengan rakyat Jakarta sangat kecil. Rakyat Jakarta tak pernah merasa memilih Pj Gubernur DKI untuk menjadi pemimpinnya,” kata Taufik.