KPK dan Polda Metro Jadwalkan Rapat Koordinasi Supervisi Kasus Pemerasan SYL

JAKARTA, KOMPAS.com - KPK dan Polda Metro Jaya akan menjadwalkan rapat koordinasi dan dengar pendapat untuk supervisi kasus dugaan pemerasan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo oleh pimpinan KPK.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak, KPK dan Polda Metro juga akan menggelar rapat dengar pendapat soal supervisi ini.

"KPK RI akan menjadwalkan rapat koordinasi dan dengar pendapat dengan penyidik Polda Metro terkait tindak lanjut permohonan supervisi atas penanganan perkara a quo," ucap dia saat dikonfirmasi, Kamis (9/11/2023).

Menurut Ade, surat supervisi balasan dari KPK sudah diterima oleh penyidik pada 7 November 2023.

"Untuk materi ini surat tertanggal 6 November 2023. Diterima penyidik tanggal 7 November 2023," ucap dia.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menyurati Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk bersama-sama menangani kasus dugaan pemerasan SYL.

Ade Safri mengatakan, surat ini dikirim langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

Tujuannya untuk merujuk surat supervisi terdahulu yang juga dikirimkan Polda Metro kepada KPK.

"Koordinasi Supervisi, (Deputi Korsup) KPK, melaksanakam supervisi penanganan perkara a quo yang saat ini dilakukan oleh tim penyidik," kata dia.

Menurut dia, ini adalah bentuk transparansi dari Polda Metro untuk mengungkap kasus ini.

"Dan juga untuk membantu proses pengawasan penyidikan yang saat ini kami lakukan," ujar Ade Safri.

Diketahui, penyidik Polda Metro Jaya saat ini tengah mengusut dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh pimpinan KPK.

Dalam menangani kasus ini, Polda Metro Jaya menyelidiki pertemuan Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan badminton.

Foto momen pertemuan itu beredar luas di dunia maya.

Firli mengaku bertemu dengan Syahrul di lapangan badminton sebelum KPK memulai penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Ia bertemu Syahrul pada 2 Maret 2022 di tempat terbuka dan disaksikan banyak orang.

Menurut Firli, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari 2023.

"Maka dalam waktu tersebut (2 Maret 2022), status saudara Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana, ataupun pihak yang berperkara di KPK," ujar Firli dalam keterangan tertulisnya.

Firli juga membantah tudingan-tudingan lain, salah satunya isu pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari Syahrul Yasin Limpo.

Menurut Firli, persoalan dugaan pemerasan yang saat ini mengarah ke pimpinan KPK merupakan bentuk serangan balik para koruptor.

"Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back," kata Firli.