Kenaikan UMP DKI 2024 Tak Sampai 5 Persen, Layakkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk 2024 sebesar Rp 5.067.381.

Dengan demikian, UMP tahun depan hanya naik 3,38 persen atau nilainya bertambah Rp 165.583 dari tahun lalu yang sebesar Rp 4.901.798.

Besaran upah minimum itu telah putuskan dan ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Selasa (21/11/2023) sore.

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 818 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi 2024.

Heru menerangkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengacu pada aturan penghitungan upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023.

Dalam beleid itu, diatur bahwa penghitungan UMP harus menggunakan formulasi nilai alfa 0,1 sampai 0,3. Pemprov DKI menggunakan nilai alfa tertinggi.

"Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, yaitu alfanya maksimum 0,3," kata Heru Budi.

Menurut Heru, UMP DKI Jakarta ini lebih tinggi daripada usulan unsur pengusaha, yakni sebesar Rp 5.043.000. Sebab, kalangan pengusaha mengusulkan agar penghitungan menggunakan formulasi nilai alfa 0,2.

Diprotes buruh

Penetapan besaran UMP2024 itu memicu unjuk rasa dari elemen buruh di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Mereka meminta Heru Budi menyetujui usulan buruh soal kenaikan UMP DKI 2024. Buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 15 persen.

Perhitungan itu menggunakan formula Inflasi DKI Jakarta 1,89 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 4,9 persen, ditambah indeks tertentu 8,15 persen.

"Ini rakyat mau ketemu, bukan mau minta duit. Ini mau minta naikan gaji Rp 5,6 juta. Yang bayar bukan APBD tapi perusahaan kita kerja," seru peserta aksi dari atas mobil komando.

Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja Dedi Hartono berujar, serikat pekerja atau buruh akan menggelar aksi demonstrasi lanjutan untuk menyuarakan penolakan terhadap putusan tersebut.

"Hari ini dan seterusnya sampai Desember akan di agendakan aksi tuntutan, termasuk di masing-masing daerah oleh aliansi gerakan serikat buruh dan serikat pekerja," kata Dedi.

Pengusaha kecewa

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial, dan K3 Apindo DKI Nurjaman menyatakan telah menerima angka kenaikan UMP DKI 2024.

"Ini keputusan pemerintah. Kami harus apresiasi, meski tidak sesuai dengan harapan kami. Harapan kami itu kan pemerintah mengakomodasi kami," kata Nurjaman, Rabu (22/11/2023).

Apindo sebelumnya telah mengusulkan nilai variabel alfa yang berbeda dengan Pemprov DKI. Variabel alfa adalah indeks yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Nilainya antara 0,1 sampai 0,3. Apindo mengusulkan alfa 0,2, sehingga nilai UMP DKI bertambah Rp 143.000 dan menjadi Rp 5.043.000.

Apakah layak?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan keputusan tersebut lantaran kenaikannya terlampau kecil.

"Kenaikan UMP DKI masih terlalu kecil, idealnya di atas 10 persen (dengan) melihat tekanan inflasi yang cukup tinggi," ucap Bhima kepada Kompas.com, Senin (20/11/2023).

Di sisi lain, Bhima mencatat tingkat inflasi bahan pangan DKI Jakarta per Oktober 2023 sebesar 4,92 persen dan diperkirakan tahun depan inflasi pangan masih tinggi.

Menurut Bhima, idealnya kenaikan UMP DKI Jakarta 2024 bisa di atas 10 persen dengan melihat tekanan inflasi yang terjadi saat ini.

"Kalau naiknya upah dibawah 5 persen, buruh mana bisa hadapi inflasi. Belum pentingnya soal kontribusi pekerja agar menikmati bagian pertumbuhan ekonomi," ucap Bhima.

Padahal, kata Bhima, menjaga daya beli pekerja di Jakarta merupakan kunci agar tahun depan ekonomi bisa lebih tahan hadapi guncangan.

"Karena konsumsi rumah tangga masih jadi motor pertumbuhan ekonomi yang akan diandalkan pada 2024," ucap Bhima.

Dikeluhkan pekerja

Hal serupa dikeluhkan salah satu pekerja di Jakarta bernama Egi Randis (27). Menurut dia, kenaikan UMP 2024 tak sebanding dengan kondisi harga pangan yang tengah melonjak.

“Naik cuma Rp 100.000-an tapi harga pangan naik juga, sama saja bohong,” kata Egi kepada Kompas.com, Rabu (22/11/2023).

“Kalau UMP naik segitu, terus cabai dan beras ikut naik, bagaimana? Makin mencekik saja hidup di Ibu Kota,” imbuh dia.

Menurut Egi, pemerintah seharusnya mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan UMP, termasuk harga sewa rumah, biaya transportasi, dan lainnya.

Hal senada disampaikan seorang buruh bernama Anggra (27). Menurut Anggra, kenaikan UMP Rp 165.583 tak begitu berarti.

“Enggak begitu menguntungkan kalau dari nominalnya. Dari beberapa tahun terakhir, baru naik lagi dengan nominal segitu," ucap dia.