Soal Menu Cegah "Stunting", Walkot Idris: PMT Cuma Makanan Tambahan, Bukan Makanan Pokok

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris menyampaikan, program pemberian makanan tambahan (PMT) hanya berupa menu tambahan, bukan makanan pokok.

Oleh karena itu, pemberiannya dilakukan bukan pada waktu makan utama, melainkan sebagai selingan saja.

"Ini adalah makanan tambahan, bukan makanan pokok, bukan masalah ASI. Malah makanan pokoknya juga tetap dilakukan. Makanya (PMT) dilakukan setiap jam sembilan atau 10. Sekali lagi, ini bukan makanan inti atau makan pokok," ucap Idris dalam rapat Raperda APBD di Gedung Paripurna DPRD Depok, Rabu (22/11/2023).

Ia juga menyoroti keluhan orangtua yang menyebut anaknya enggan memakan menu PMT lantaran kurang rasa.

Padahal, menurut dia itu wajar terjadi karena rasa makanan bergizi berbeda dengan makanan kemasan.

"Ketika kita cek, karena ibu makanan pokoknya itu biasa diberikan makanan-makanan seperti itu. Banyak micinnya, garamnya enggak terukur, kadang dikasih mi instan. Ya iya lah, kalau dikasih makanan bergizi dengan ukuran-ukuran akan anyep dia," kata Idris.

"Makanya pemberiannya dengan edukasi kepada ibunya juga edukasi kepada anaknya, dengan cerita atau dengan apa," imbuh dia.

Idris mencontohkan soal pengalamannya menyantap makanan bergizi untuk lansia. Menurut dia, makanan bergizi memang kurang kuat rasa bumbunya.

"Akhirnya apa? Saya tambah nasi padang ha ha. Ya sudah enggak bergizi lagi, kolestrol malah tinggi. Makanya sama kan persepsi juga, jangan ditanyakan lagi ya," kata dia, kemudian berlalu.

Pemkot Depok menganggarkan Rp 4,9 miliar untuk program PMT dengan biaya Rp 18.000 per porsi.

Namun, harga Rp 18.000 bukan murni untuk makanan, melainkan ada biaya untuk wadah makanan, cetak stiker, dan distribusi.

Hal yang paling menjadi sorotan adalah menu yang disajikan. Di awal program, menu yang diberikan berupa nasi, kuah sup, dan tahu kukus.

Makanan tersebut dianggap tidak cukup memenuhi gizi balita, apalagi tak sebanding dengan biaya per porsi.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, menu makanan pada program tersebut tidak layak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Mary Liziawati menjelaskan, program makanan tambahan untuk balita itu sudah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, yang mana sasarannya untuk menekan angka stunting atau kurang gizi.

Mary menjelaskan, makanan yang diberikan memang berupa kudapan. Baru lah setiap akhir pekan dalam 28 hari program ini, masyarakat akan mendapat set menu makanan lengkap.