Lelahnya Jadi PPK Pemilu 2019, Baba sampai Kena Gejala Tipes, Kini Berharap Tak Terulang di 2024

Pria yang akrab disapa Baba itu bertugas sebagai anggota PPK Cipayung selama enam bulan, setelah mengikuti proses seleksi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur.

“Di PPK itu ada lima anggota. Saya itu yang membangun komunikasi kepada masyarakat, misalnya sosialisasi ke pemilih berkebutuhan khusus,” kata Baba saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/12/2023).

Gaji pokok Rp 1,5 juta

Selama enam bulan menjadi anggota PPK Cipayung, Baba menerima gaji pokok senilai Rp 1,5 juta setiap bulannya.

Angka tersebut belum termasuk uang dinas ketika ada bimbingan teknis (bimtek) atau pelatihan.

“Ya nanti ada uang dinas atau kayak (uang) transportasi gitu. Kalau misalnya bimtek atau pelatihan gitu, nanti dapat. Paling Rp 300.000-Rp 500.000, tapi enggak setiap hari,” ujar Baba.

Momen melelahkan

Saat ditanya momen yang paling diingat, Baba langsung terbayang lelahnya menjadi anggota PPK.

“Apalagi mendekati hari pencoblosan, menyiapkan alat peraga pencoblosan kayak kotak suara dan sebagainya. Ya kerja bisa dibilang 12 jam lebih. Bahkan, saya sampai menginap (di Kantor Kecamatan),” ungkap dia.

Kesulitan utama petugas PPK pada Pemilu 2019 adalah memberikan pemahaman kepada masing-masing tim sukses (timses) calon legislatif atau partai yang mengikuti penghitungan suara sampai tingkat kecamatan.

Pada Pemilu 2019, total terdapat lima surat suara, yakni untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk daerah luar Jakarta.

“Di situ, enggak menutup kemungkinan, pada saat proses Pemilu serentak 2019 itu, banyak kesalahan yang terjadi di proses pemilihan untuk legislatif, baik di tingkat DPRD maupun DPR RI,” ujar Baba.

“Kami komunikasikan kepada timses, kami jelaskan satu per satu, merekap bila ada perbedaan selisih angka, kami buka lagi surat suara dari awal, menghitung lagi apa yang salah. Ya begitulah,” imbuh dia.

Terpaksa menginap

Pada hari pencoblosan, Baba baru bisa pulang ke rumah keesokan harinya karena saking padatnya kegiatan dan lamanya penghitungan suara.

“Saya menginap di GOR Cipayung, baru balik ke rumah besok maghrib. Ya karena kami menunggu kotak suara, banyak TPS yang baru mengembalikan kotak suara sampai pukul 03.00 WIB dini hari,” ungkap dia.

Setelah hari pencoblosan, Baba baru bisa merebahkan badan dengan waktu yang panjang. Namun, gejala tifus menyerang.

“Gejala tifus, punggung pegal, demam, sakit semua. Pas bangun tidur, saya kayak enggak bisa bangun gitu, napas sesak. Karena mungkin faktor saya yang selalu bergadang, tidur kurang beberapa waktu terakhir itu,” imbuh Baba.

Beruntung, tidak ada gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga Baba bisa menyelesaikan tugasnya dengan aman dan lancar.

Honor tak sebanding dengan beban berat

Setelah merasakan menjadi penyelenggara pemilu, Baba berpendapat bahwa honor yang diterima petugas, baik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan PPK sangat tidak sebanding dengan tugas berat yang diemban.

Karena itu, Baba berharap jumlah petugas pada Pemilu 2024 diperbanyak, sehingga beban yang ditanggung lebih ringan.

“Belum lagi teman-teman petugas di daerah (luar Jakarta) yang ada surat suara DPRD kabupaten/kota, itu bebannya sangat berat. Jadi kan ini sudah telanjur pengin ada pemilu serentak lagi di 2024, ya diperbanyak petugasnya,” tutur Baba.