Atribut Kampanye Penuhi JPO Halte Budi Utomo, Warga: Ruwet kayak Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang Pemilu 2024, alat peraga kampanye (APK) dipasang hingga memenuhi fasilitas umum salah satunya di JPO Halte Transjakarta Budi Utomo, Jakarta Pusat.

Beberapa warga beranggapan atribut itu hanya merusak pemandangan.

Salah satunya adalah Sujo (60), pedagang siomai yang mangkal tepat di bawah Halte Budi Utomo.

"Mengganggu pemandangan, ruwet kayak sampah. Tapi kan ini untuk Pemilu. Habis Pemilu juga palingan sudah, enggak dipasang lagi," kata Sujo saat ditemui di lokasi, Kamis (11/1/2024).

Sujo menduga atribut kampanye itu dipasang ketika tengah malam atau dini hari. Sebab, dia tidak melihat pemasangan atribut itu meski seharian berada di sana.

"Dipasangnya enggak tahu, tahu-tahu udah dipasang. Kayaknya malam hingga pagi dipasang. Tahu-tahu sudah ada. Saya mangkal di sini jam 10.30 WIB. Kayaknya subuh itu dipasang," ucap Sujo.

Dia mengungkapkan, petugas sempat menertibkan atribut kampanye tersebut, tetapi dipasang lagi.

"Sebenarnya Kamtib sering lewat, tapi enggak diambil. Enggak dipermasalahkan juga. Kemarin sempat tuh, di atas, ditertibkan sama Pol PP sebelum tahun baru. Tapi kan dipasang lagi," ungkap Sujo.

Tak hanya Halte Budi Utomo, atribut kampanye juga terlihat memenuhi fasilitas umum di sepanjang Jalan Gunung Sahari Raya menuju ke Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Mulai dari JPO Pasar Senen, Halte Kramat Sentiong, hingga Halte Salemba UI.

Atribut kampanye yaitu baliho caleg, spanduk, bendera partai, hingga pamflet terlihat "merusak" pemandangan jalan.

Sebagian besar atribut kampanye itu memasang nama dan wajah para Caleg DPRD DKI Dapil 1 Jakarta Pusat dan Caleg DPR RI Dapil 2 Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.

Beberapa jargon turut dikibarkan seperti "Waktunya Cabut Nyawa Koruptor", "Saatnya Muda Berperan, Bukan Baperan", dan "Satukan Generasi, Satukan Inspirasi".

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan peraturan terkait pemasangan APK seperti yang tertuang dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pada Pasal 71 disebutkan, tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yaitu tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan.