Aiman Kembali Pertanyakan Pernyataan soal Oknum Polri Tak Netral Dipidanakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Aiman Witjaksono masih mempertanyakan mengapa pernyataannya soal oknum Polri tidak netral dalam Pemilu 2024 dipidanakan.

"Di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan selama proses Pemilu kali ini, justru malah saya yang mengingatkan itu malah diproses pidana," kata Aiman sebelum diperiksa sebagai saksi di Mapolda Metro Jaya, Jumat (26/1/2024).

"Ini hal yang tentunya menjadi pertanyaan, tidak hanya bagi saya tetapi juga publik," imbuh dia.

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud ini kemudian menyinggung soal berbagai pemberitaan di berbagai media massa nasional yang memublikasikan isu serupa. Kata Aiman, sama seperti pernyataannya, pemberitaan itu tidak memuat berita bohong.

"Jadi kalau proses saya terus dilanjutkan, tentu ini menjadi pertanyaan. Meskipun, saya menjadi warga negara yang baik akan terus mengikuti proses hukum ini," jelas dia.

Aiman menyebut, kritik yang disampaikannya soal netralitas Polri itu seharusnya menjadi catatan bagi publik, bukan diproses pidana.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyampaikan, Aiman dipanggil penyedik sebagai saksi. Ini merupakan pemeriksaan pertama Aiman, setelah kasusnya naik menjadi penyidikan.

"Pemeriksaan tunggal, karena saksi-saksi lain sudah diperiksa atau dimintai keterangan sebelumnya," ucap Ade Safri.

Untuk diketahui, Aiman dilaporkan pada 13 November 2023 oleh enam aliansi masyarakat dengan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) tentang Undang-undang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Sebagai juru bicara TPN, Aiman menyebut bahwa ada oknum Polri yang diduga berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TPN Ganjar-Mahfud juga menyebut menyiapkan 1.000 advokat untuk mendampingi Aiman dalam kasus tersebut.