Kemenkomarves Minta Pemprov DKI Tak Bergantung ke TPST Bantargebang untuk Membuang Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk tidak terus-menerus bergantung pada Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Rofi Al Hanif menjelaskan, Pemprov DKI sudah seharusnya menggencarkan pengolahan sampah rumah tangga, untuk mengurangi beban di tempat pembuangan akhir.

“Jakarta ini memang tidak boleh bergantung dengan TPA di Bantargebang. Lebih baik lagi kalau sampahnya dikelola di hulu, sumbernya,” ujar Rofi di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (26/1/2024).

Menurut Rofi, DKI Jakarta memang sudah bisa mengurangi sampah hingga 26 persen menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Angka ini tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan provinsi lain berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPN) KLHK.

Namun, langkah Pemprov DKI menambah Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), tentunya bisa mengurangi lebih banyak lagi sampah ke TPA.

“Bisa dibayangkan kalau semua kecamatan punya seperti ini, mungkin 50 persen sampah bisa habis di lokasi. Tidak perlu lagi ada ribuan armada yang mengangkut sampah ke TPA,” kata Rofi.

“Makanya kita harus selesaikan secara paripurna dari hulu ke hilirnya,” pungkasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, saat ini sudah terdapat tujuh fasilitas TPS3R di Jakarta. Menurut rencana, akan ditambah empat TPS3R baru pada 2024.

“Ke depan Pemda DKI mengupayakan per kecamatan bisa memiliki ini. Seluruh kecamatan di Jakarta ada 44,” ujar Heru Budi.

Menurut Heru, TPS3R ini adalah fasilitas mengolah sampah serupa Refuse Derived Fuel (RDF) Plant di TPST Bantargebang, tetapi untuk skala kecamatan.

Di TPS3R, sampah rumah tangga akan dipilah dan diolah. Untuk sampah kering nantinya akan dijadikan bahan bakar alternatif industri manufaktur.

“Hasilnya adalah seperti di RDF Bantargebang. Dibeli oleh offtaker yang sementara waktu ada pabrik semen,” kata Heru Budi.

Heru menegaskan bahwa keberadaan TPS3R ini adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi masalah sampah di Ibu Kota.

“Pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam hal ini juga Pemda DKI Jakarta, atas amanat dari KLHK harus sedini mungkin bisa menyelesaikan sampah dari sumbernya dengan TPS3R,” pungkasnya.