Heru Pilih Bangun Rusun Baru buat Warga Eks Kampung Bayam, Pakar: Sesuai Konsep Kawasan Tematik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga bersedia memberikan akses bagi eks warga Kampung Bayam untuk menghuni Kampung Susun Bayam (KSB).

Adapun kampung susun yang ada di area Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, disebut bakal dijadikan Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO).

Pakar tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga berujar, relokasi warga eks Kampung Bayam sejatinya sejalan dengan rencana menjadikan Jakarta sebagai kota global.

Menurut Nirwono, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat merencanakan pengembangan kawasan tematik, salah satunya wilayah Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan, dan JIS, Jakarta Utara, sebagai pusat kegiatan olahraga bertaraf internasional.

"Dengan demikian, kawasan JIS dan sekitar sabagai pusat kegiatan olahraga internasional perlu dilakukan penataan bangunan dan lingkungan," ucap Nirwono kepada Kompas.com, Jumat (26/1/2024).

Dalam hal ini, kata Nirwono, bangunan yang sekarang dikenal sebagai Kampung Susun Bayam dapat direfungsikan sebagai bangunan hunian pekerja pendukung kegiatan olahraga.

Dengan demikian, Nirwono sejalan dengan Heru untuk mendorong warga eks Kampung Bayam untuk bersedia direlokasi ke ke Rumah Susun (Rusun) Nagrak maupun rusun lainnya yang sudah ada.

"Karena kalau menunggu rusun Tanjung Priok masih lama sampai dengan 2025," ucap Nirwono.

Seperti diketahui, Pemprov DKI juga berencana membangun rumah susun (rusun) baru di Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk warga eks Kampung Bayam.

Polemik eks warga Kampung Bayam ini sudah bergulir sejak 2022. Akibatnya, mereka kini tinggal di emperan dan lobi KSB dengan listrik dan air seadanya.

Sejak dua tahun belakangan, warga secara paksa menempati hunian KSB dengan serba keterbatasan.

Anjuran pemprov DKI untuk pindah ke Rusun Nagrak, Cilincing, dan usul pembangunan bangunan baru di Tanjung Priok ditolak mentah-mentah oleh warga.

Benang kusut polemik Kampung Bayam mulai terlihat lewat gagalnya audiensi warga dengan perwakilan pihak Jakpro, Pemkot Jakarta Utara dan Polres Metro Jakarta Utara pada 17 Januari 2024 lalu.