Aiman Laporkan Penyidik Polda Metro yang Sita Ponselnya ke Propam Polri

TPN menganggap pemeriksaan itu melanggar prosedur karena penyidik menyita ponsel Aiman saat proses pemeriksaan dalam kasus dugaan aparat tidak netral pada Pemilu 2024.

"Selain (mengadu) ke sini (Komnas HAM), kami juga menuju ke Propam Mabes Polri hari ini," ujar Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Finsensius Mendrofa, di Kantor Komnas HAM, Kamis (1/2/2024).

"Tentu (laporan) kami fokus kepada penyidik yang melakukan penyidikan dalam kasus itu," imbuh dia.

Aiman sebelumnya mendatangi Kantor Komnas HAM pada Kamis siang. Aiman mengadukan penyidik Polda Metro Jaya yang menyita ponselnya saat dia diperiksa sebagai saksi.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai, penyitaan ponsel Aiman telah melanggar hukum acara pidana dan menyalahi ketentuan yang berlaku.

Sebab, Aiman saat ini berstatus sebagai saksi, bukan tersangka, sehingga penyidik tak berhak menyita ponselnya.

"Karena ini sekali lagi saya katakan, (Aiman) bukan sebagai tersangka," kata Todung dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

"Dalam kasus Aiman, polisi sudah melewati batas-batas kewajaran dalam melakukan penyitaan ini," imbuh dia.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak sebelumnya mengatakan, Aiman dipanggil sebagai saksi, Senin (22/1/2024), setelah kasus ini naik ke tingkat penyidikan.

Namun, dalam pemeriksaan sebagai saksi, ponsel Aiman justru disita.

Untuk diketahui, Aiman dilaporkan pada 13 November 2023 oleh enam aliansi masyarakat dengan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) tentang Undang-Undang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Aiman dilaporkan karena menyebut ada oknum Polri yang diduga berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.