Airlangga Bantah Pakai Data Berbeda dengan Kemensos untuk Salurkan Bansos Januari-Februari 2024

MAKASSAR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tidak ada penggunaan data yang berbeda pada penyaluran bantuan sosial (bansos) periode Januari-Februari 2024 ini.

Penyaluran bansos tetap menggunakan data dan anggaran dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. 

“Tidak ada perubahan karena semua anggarannya, anggaran di Kemensos, menggunakan anggaran Kemensos,” ujar Airlangga di Makassar, Kamis (1/2/2024) malam.

Menurut Airlangga, pemerintah memiliki data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Data Kesejahteraan Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Masing-masing data penerima bantuan sosial tersebut, kata Airlangga, sudah dipadupadankan dengan data Kemensos, dan digunakan dalam proses penyaluran.

“Data kan kami sudah ada data Susenas dan data DTKS dari TNP2K di kantor Kemenko PMK. Jadi sebetulnya datanya sudah dipadu-padan dan sudah dikonsolidasikan,” kata Airlangga.

Diberitakan sebelumnya, Politikus PDI-P Aria Bima mengaku mendapatkan informasi bahwa data penerima bantuan sosial (bansos) yang diperbaiki oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tidak dipakai dalam pembagian bantuan yang dilakukan pada bulan Januari dan Februari 2024.

Hal itu disampaikan Aria Bima setelah ditanya tentang curhatan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini terkait keadaan kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terkini.

“Nah, data validasi bansos yang dimiliki oleh Kemensos, yang selalu diperbaiki oleh Kemensos ini infonya tidak dipakai di dalam penyebaran atau pembagian bansos yang bulan Januari Februari ini," kata Aria di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Dia mengungkapkan, informasi tersebut disampaikan langsung oleh Risma kepadanya.

Sementara itu, menurut Aria Bima, yang dipakai adalah data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

"Yang dipakai adalah data dari Menko PMK yang itu adalah data-data yang di-collect sebagian dari Kemensos, tapi sebenarnya kurang tervalidasi dari periodik," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

Terkait suasana kabinet yang tidak nyaman, Aria Bima mengatakan, hal itu juga disampaikan langsung oleh Risma kepadanya.

Termasuk, ketika Risma tidak dilibatkan dalam pembagian bansos yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

“Kali ini kok nampaknya kok tidak banyak melibatkan Bu Risma. Bahkan, daftar penerima bantuan pun tidak mengacu pada data Kemensos yang setiap bulannya, setiap periode triwulannya dievaluasi," kata Aria Bima.

Sebagai informasi, dalam realisasi program bansos atau sembako, Presiden Jokowi bahkan sampai "turun gunung" dengan mengecek penyalurannya. Salah satunya di Salatiga, Jawa Tengah pada 22/1/2024).

Jokowi mengatakan, pemerintah akan berupaya melanjutkan penyaluran bansos beras hingga Juni 2024. Dia berharap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kuat agar bansos tetap tersalurkan.

"Kita berdoa bersama semoga APBN kita kuat sehingga bisa terus dilakukan," kata Jokowi.

Dalam penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah ternyata ditemukan adanya stiker bergambar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Stiker tersebut tertempel di kantong-kantong beras bansos.