Suasana Pencoblosan di Kampung Susun Akuarium, Tempat yang Pernah Dipenuhi Baliho Anies-Muhaimin

BEKASI, KOMPAS.com - Ratusan warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, antusias datang ke TPS 035 untuk menggunakan hak suara mereka di Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024).

Ketua RT Penjaringan Topaz Juanda menuturkan, TPS sudah mulai dibuka sejak pukul 07.00 WIB.

Dari pantauan Kompas.com di lokasi sampai sekiranya pukul 10.00 WIB, pemilih masih terus berdatangan untuk mencoblos calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi DKI Jakarta, serta anggota DPD RI.

Sebagai antisipasi adanya surat suara yang tidak sah, Topaz mengingatkan warganya untuk teliti melihat kertas surat suara sebelum mencoblos.

"Sebelum coblos lihat dulu surat suaranya apakah sudah ada tanda tangan petugas KPPS, agar itu sah," ujar Topaz di Kampung Akuarium.

Adapun, di Kampung Akuarium ini hanya terdapat satu TPS. Satu petugas Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) juga berada di lokasi untuk mengawal jalannya pencoblosan.

Dari salinan daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di papan informasi, ada sekitar 273 jumlah pemilih dengan rincian 152 laki-laki dan 122 perempuan yang termasuk wilayah RT 012 RW 004.

Sebagai informasi, Kampung Akuarium dulunya digusur oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Di era kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI setelah Ahok, Pemprov DKI dan warga Kampung Akuarium sepakat membangun selter di lahan bekas gusuran pada 2018.

Pemprov DKI akhirnya membangun kembali Kampung Akuarium. Pembangunan itu ditandai dengan peletakan batu pertama pada 17 Agustus 2020.

Hunian layak untuk warga Kampung Akuarium itu berkonsep kampung susun yang dibangun di atas lahan lebih kurang 10.300 meter. Ada 241 hunian yang terdiri dari 5 blok di kawasan tersebut.

Beberapa waktu lalu, sempat terjadi polemik mengenai pemasangan spanduk “Selamat Tahun Baru, Presiden Baru” bergambar pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) di sana. 

Spanduk itu sempat dicopot karena Kampung Akuarium dianggap sebagai aset milik Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, tidak boleh ada spanduk politik di sana. Namun belakangan spanduk-spanduk itu kembali dipasang karena sudah mendapat izin dari Bawaslu.