Wacana Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden, Ahmed Zaki: Sikap Golkar Tetap Pemilu Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyatakan, wacana gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ditunjuk langsung oleh presiden itu baru sekadar opsi.

Zaki menegaskan, Partai Golkar dalam diskusi khusus membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU), mendorong gubernur dan wakil gubernur tetap dipilih oleh rakyat.

"Ini baru opsi sebetulnya. Golkar kemarin setelah ada pembahasan diskusi khusus mengenai undang-undang Provinsi DKI mengambil sikap untuk tetap memutuskan pemilihan kepala daerah itu secara langsung seperti provinsi pada umumnya," ujar Zaki dalam wawancara khusus dengan Kompas.com pada Rabu (21/2/2024).

Menurut Zaki, pada draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ), terdapat beberapa opsi untuk kepemimpinan kepala daerah.

Selain ditunjuk presiden, terdapat juga penetapan gubernur Jakarta dipilih oleh anggota DPRD. Namun ia tak menjelaskan terperinci soal pasal yang mengatur itu.

"Partai Golkar sendiri, ini mohon diperjelas, ini adalah salah satu opsi untuk undang-undang di Provinsi DKI Jakarta yang baru setelah daerah khusus Ibu Kota dicabut," ucap Zaki.

"Ya (Partai Golkar) memilih pilkada tetap berlangsung. Pembahasan RUU ini kan sedang digodog di DPR RI," sambung Zaki.

Sebelumnya, Ketua Panja DPR terkait RUU DKJ Achmad Baidowi membenarkan bahwa kemungkinan Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta dihilangkan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

Hal ini mengacu pada draf RUU DKJ yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Pasal 10 ayat 2 draf RUU DKJ berbunyi: "Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD".

Meski menghilangkan pilkada langsung, pria yang karib disapa Awiek itu menegaskan bahwa proses demokrasi tetap berlangsung melalui usulan DPRD.

"Untuk menjembatani keinginan politik antara yang menginginkan kekhususan ditunjuk secara langsung dan kedua supaya kita tidak melenceng dari konstitusi, cari jalan tengah bahwa gubernur Jakarta itu diangkat, diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD," kata Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Sebagai informasi, Zaki sendiri siap maju menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta setelah menerima mandat dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Modal Zaki untuk bertarung dalam kontestasi politik di daerah DKI ini adalah pengalaman pernah menjadi anggota DPR RI pada 2009-2012 dan Bupati Tangerang sejak 2013 hingga 2023.

Namun Zaki belum ingin membicarakan prihal pencalonan menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta itu secara jauh, karena sampai saat ini masih memiliki tugas untuk mengawal suara Golkar di Pilpres dan Pileg 2024.