Ramai Gelombang Demonstrasi Kecurangan Pemilu, ke Mana Akan Bermuara?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang unjuk rasa terjadi di DKI Jakarta pascapemilu 2024.

Tuntutannya beragam. Massa memprotes dugaan kecurangan pemilu, mendukung hak angket di DPR RI, dan pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Catatan pemberitaan Kompas.com, aksi unjuk rasa di Ibu Kota dimulai tidak sampai sepekan setelah pemungutan suara, tepatnya Senin (19/2/2024).

Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Keadilan Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di lapangan Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Mereka menyebut pelaksanaan pemilu diduga diwarnai kecurangan sehingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus turun tangan mengusutnya.

"Harus bisa tidak ada tebang pilih. Bersikap netral dan tahu tugas pokok dan fungsinya," tuntut salah seorang koordinator aksi, Noviana Kurniati.

Massa kemudian menggelar longmarch dari lapangan Silang Monas menuju Kantor Bawaslu, Jl. M.H Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat.

Pada Jumat (23/2/2024), massa kembali turun ke jalan.

Kali ini demonstran yang didominasi kaum ibu menyasar kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka melemparkan telur busuk dan tikus mati ke arah KPU.

Massa juga sempat membuka paksa barikade yang menghalangi mereka memasuki kantor KPU. Situasi sempat memanas hingga akhirnya berhasil diredam.

Tak hanya di Ibu Kota, aksi unjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilu juga terjadi di sejumlah daerah.

Di antaranya di Bawaslu Sumatera Utara yang digelar relawan Anies-Muhaimin dan di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang digelar Aliansi Rakyat.

Hingga Jumat (1/3/2024), aksi unjuk rasa dengan tuntutan yang sama masih digelar.

Berujung pemakzulan Jokowi?

Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli berpendapat, gelombang aksi unjuk rasa merupakan wujud konkret dari berbagai pernyataan sikap dan petisi yang selama ini disuarakan sejumlah elite.

"Tuntutan pemakzulan Presiden Jokowi sebelumnya kan sudah disuarakan. Kini turun melalui demonstrasi dengan tujuan mendapatkan dukungan publik sekaligus menekan DPR," ujar Lili.

Tetapi, Lili tak yakin sasaran pengunjuk rasa dapat digapai. Sebab, pemakzulan presiden harus melalui serangkaian proses yang rumit di DPR.

Ia berpendapat, gelombang unjuk rasa ini hanya akan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah, baik pemerintahan Joko Widodo atau presiden baru mendatang.

Apalagi, ditambah manuver politik ugal-ugalan pascapemilu yang dilancarkan para elite.

Publik semakin diyakini bahwa yang terjadi hanyalah transaksional.

"Jika demo tersebut mendapat dukungan luas dan masif, terjadi juga di pusat-pusat kota lainnya, baik di Jawa maupun luar Jawa, lambat laun bisa mengikis legitimasi pemerintah," ujar Lili.

"Minimal, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun," lanjut dia.

Lili sekaligus khawatir bahwa gelombang unjuk rasa kali ini memakan korban sebagaimana terjadi pascapemilu 2019 silam.

Apabila terjadi demikian, situasi politik tentu akan goyah.

"Jika terjadi chaos dan ada korban, bisa menimbulkan instabilitas," ujar dia.

Munculnya korban akan menumbuhkan soliditas pada kubu pengunjuk rasa.

Tekanan kepada pemerintah pun diyakini akan semakin intens dan sangat berpotensi membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil.