Massa Demo Pro-Kontra Pemerintah di DPR Saling Lempar Botol

JAKARTA, KOMPAS.com - Kedua kubu yang menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tidak kondusif dan melempar botol kepada satu sama lain, Selasa (19/3/2024).

Pengamatan Kompas.com di lokasi, aksi saling lempar botol itu mulai berlangsung sekitar pukul 17.34 WIB.

Seseorang di tengah kerumunan massa tiba-tiba melempar sebuah botol plastik ke arah lawan. Sontak, kedua pihak berlanjut saling melempar botol kepada satu sama lain selama beberapa menit.

Setelah itu, orator dari pihak yang menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memerintahkan agar pedemo berhenti melempar. Namun, perintahnya tidak diindahkan.

Setelah itu, aksi lempar botol sempat mereda untuk sesaat. Namun, kubu yang pro pemerintah justru meledek pihak lawan sehingga kondisi semakin panas.

Sekitar pukul 17.50 WIB, aksi lempar botol kembali terjadi. Polisi yang berjaga ikut serta mencoba untuk meredakan aksi di antara kedua kubu tersebut.

Menjelang jam buka puasa, kedua kubu masing-masing mulai 'sibuk' dengan pesertanya sendiri dan mempersiapkan buka bersama.

Masing-masing orator mengarahkan agar peserta mengambil konsumsi yang tersedia.

Sebagai informasi, Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 3.355 personel gabungan untuk mengawal aksi di depan kantor DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Para personel berjaga secara tersebar di beberapa titik.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro telah mengimbau agar massa menyampaikan aspirasi dengan kondusif.

Adapun, aksi digelar oleh dua kelompok massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi (KNPD).

Mereka menuntut pemakzulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta menyuarakan penolakan terhadap pelaksanaan Pemilu curang.

Demo ini telah berlangsung dari Senin (18/3/2024) hingga Rabu (20/3/2024).

Hari ini, Selasa, turut serta kubu lawan yang justru menolak pengguliran hak angket di DPR. Mereka juga mendukung pemerintah dan apapun hasil keputusan KPU terkait rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.