Terminal Baranangsiang Tak Kunjung Direvitalisasi, DPR: Dari Dulu Masih Begini, Tak Ada Perubahan

BOGOR, KOMPAS.com - Komisi V DPR RI menyoroti kondisi Terminal Baranangsiang yang tak kunjung direvitalisasi.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady mengatakan, kondisi Terminal Baranangsiang tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

“Kalau dari dulu terminal ini masih begini-begini juga, tidak ada perubahan tuh,” ujar Hamka saat melakukan kunjungan kerja ke Terminal Baranangsiang, Kota Bogor, Rabu (20/3/2024).

Hamka menambahkan, kondisi Terminal Baranangsiang tetap tak ada perubahan meski status kewenangannya telah beralih Pemerintah Kota Bogor ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Seharusnya, dengan adanya perpindahan kewenangan ini diharapkan kualitas pelayanan di terminal tersebut menjadi lebih baik, bukan malah menurun.

Padahal, Terminal Baranangsiang masuk ke dalam terminal tipe A yang seharusnya memiliki standar terbaik, karena fungsinya melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) dan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP).

“Padahal yang kita inginkan adalah dengan dinaikannya kelas tipe A dan di take over pengelolaannya oleh pemerintah pusat diharapkan ada perubahan,” tutur Hamka.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, mengatakan tidak ada sarana dan prasarana transportasi yang memadai di Terminal Baranangsiang .

Dengan begitu, banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi saat beraktifitas di wilayah kota Jakarta.

Sehinga berimbas terjadinya kemacetan di ruas jalan Tol Jagorawi setiap harinya.

“Terminal Baranangsiang harus betul-betul bisa direvitalisasi dengan baik karena ini akses pintu masuk ke Jakarta. Tadi kita perjalanan dari arah Jakarta, sampai di kilometer 20 yang kena macet masyarakat Bogor ke Jakarta,” tuturnya.

Mulyadi juga meminta laporan khusus kepada BPTJ terkait action plan (rencana aksi), time plan (jadwal rencana kerja) serta melakukan komunikasi bersama pihak ketiga selaku pengelola terminal dan melakukan audit pada perjanjian Build Operate and Transfer (BOT).

Ia pun menyarankan agar pemerintah pusat mengambil alih saham pihak ketiga agar revitalisasi Terminal Baranangsiang bisa dijalankan.

“Diintervensi saja supaya sahamnya bisa dimiliki negara. Kalau nanti sudah ada adendum tapi tidak berkomitmen langsung batalkan saja BOT-nya,” ujar Mulyadi.