Komisi B DPRD DKI Khawatir Harga Hasil "Food Estate" Kepulauan Seribu Lebih Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi memperhitungkan secara matang rencana pengembangan wilayah Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan atau food estate.

Sebab, harga bahan pokok yang dihasilkan dikhawatirkan lebih tinggi, karena adanya biaya tambahan untuk distribusi melalui jalur laut.

“Secara harga pasti lebih tinggi dibanding di darat. Apakah ini tak menimbulkan cost baru? Makanya bentuk yang tepat optimalisasi Kepulauan Seribu apa, harus berbasis kajian,” ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail, Kamis (21/3/2024).

Di samping itu, kata Ismail, pengembangan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan juga memerlukan dana yang tak sedikit.

Salah satu sumber dana utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, sehingga harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Karena kita berbicara investasi yang bukan saja melibatkan dana swasta, tapi kemungkinan dari APBD. Ini sesuatu yang harus ditanggungjawabkan,” kata Ismail.

“Maka kajian yang komprehensif untuk pengelolaan atau optimalisasi Kepulauan Seribu, itu syarat mutlak,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu menjadi kawasan lumbung pangan atau food estate.

Hal itu disampaikan Heru Budi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Selasa (19/3/2024).

“Kabupaten Kepulauan Seribu akan dikembangkan menjadi lumbung pangan untuk ketahanan pangan bagi Provinsi DKI Jakarta,” ujar Heru Budi dalam keterangan resminya, Selasa (19/3/2024).

Musrembang tersebut merupakan bagian rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Untuk itu, Heru Budi menyampaikan pengembangan food estate di Kepulauan Seribu mulai harus direncanakan. Sebab, ketersediaan bahan pokok di seluruh dunia sudah semakin berkurang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kita melihat kebutuhan, bahan pokok semakin berkurang di dunia,” jelas Heru Budi.

Adapun wilayah Kepulauan Seribu dipilih karena memiliki kekayaan sumber daya alam. Dia mencontohkan cukupnya banyaknya hasil laut, yakni ikan, rumput laut, hingga ganggang.

“Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta,” ungkap Heru Budi.

Kendati demikian, Heru Budi menegaskan setiap rencana pembangunan dan pengembangan di Kepulauan Seribu, akan disinergikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengembangan kawasan Kepulauan Seribu.

“Perlu dilakukan sinergi bersama KLHK serta KKP, untuk menjaga dan mengembangkan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi kawasan yang lebih bersih dan tertata,” kata Heru Budi.