Cerita Warga "Numpang" KTP DKI, Bandingkan Layanan Kesehatan di Jakarta dan Pinggiran Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Sita Sari (29) menjadi salah satu warga yang “tergusur” dari Jakarta setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP-nya.

Ia masih memegang KTP Jakarta meski kini sudah tinggal di Desa Ragajaya, Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Selama tinggal di Jakarta, Sita sangat memanfaatkan keistimewaan menjadi warga Jakarta. Salah satunya adalah akses kesehatan.

Sebelum pindah domisili dan masih mengontrak di Kebagusan, Sita pernah jatuh sakit karena asam lambungnya kambuh.

Oleh karena itu, dia datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu.

“Langsung ditangani, enggak yang diribetin atau segala macam,” ucap Sita.

Lain waktu, anak Sita juga pernah sakit karena diare. Dia dan suami langsung membawanya ke IGD RSUD Pasar Minggu.

“Ya sudah, langsung ditangani, langsung dirawat, opname, ya sudah. Opnamenya kelasnya sesuai dengan BPJS, kelas I. Ya enak. Fasilitasnya dan segala macam. Pelayanannya oke. Yang paling saya rasakan soal akses kesehatan sih,” kata Sita.

Pengalaman berbeda sempat dia rasakan usai pindah domisili. Dia sempat mengantar tetangganya ke salah satu rumah sakit di Bojonggede.

“Kayak ribet banget gitu. ibu hamil, sakit. Ya sudah, saya coba antar ke rumah sakit, ribet banget. Kan sakit, karena ibu hamil, ya sudah, ke IGD saja. Itu kan masuknya kondisi darurat,” ujar Sita.

“Karena BPJS-nya bukan BPJS sini (Bojonggede) jadi dia enggak diterima gitu lho, harus tetap bayar. Padahal kan, kalau kondisi darurat, harusnya bisa di mana saja. Kalau ini, enggak bisa,” imbuh dia.

Menurut dia, wajar banyak warga yang belum urus pindah domisili ke Dukcapil DKI Jakarta setelah tak lagi bertempat tinggal di Jakarta.

“Makanya wajar orang orang pilih tetap KTP Jakarta meski sekarang tinggal di pinggiran kayak saya,” tegas Sita.

Oleh karena itu, dia belum ingin mengurus pindah domisili dari Jakarta ke Bojonggede mengingat tak rela melepas keistimewaan dari KTP Jakarta.

Namun, saat ia mengecek status NIK-nya melalui laman https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id, Sita termasuk warga yang “tergusur” dari Jakarta.

“Tulisannya kayak, ‘NIK bla-bla atas nama bla-bla terdaftar dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili’,” pungkas Sita.

Diberitakan sebelumnya, tahapan penonaktifan NIK akan dilakukan pada April dari yang sebelumnya dijadwalkan awal Maret 2024.

Penundaan tahapan penonaktifan NIK warga Jakarta di luar daerah itu tidak lepas dari adanya momen kontestasi politik Pemilu 2024.

Dengan demikian, proses penonaktifan NIK akan dilakukan secara bertahap pada April 2024, tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.