BPK: Sistem "E-Budgeting" Terindikasi Rugikan Keuangan DKI 1,42 M
Kurnia Sari Aziza
Kompas.com - 21/06/2014, 09:48 WIB
Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan, kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-dokumen, e-harga, e-budgeting, sistem belanja hibah dan bansos, e-aset, e-fasos fasum, dan e-pegawai tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.