Tenaga Honorer Puskesmas Tuntut Kejelasan Nasib

WATES, KOMPAS.com — Puluhan tenaga honorer puskesmas mendatangi Kantor DPRD Kulon Progo, Selasa (17/3). Mereka menuntut kejelasan nasib agar bisa diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil karena periode pengangkatan berakhir 2009.

Rombongan perawat dan juru malaria desa yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Puskesmas Kulon Progo tersebut ditemui Ketua Komisi I DPRD Sudarminto di ruang sidang. Ketua Forum Ribut Karyono mengatakan setidaknya terdapat 61 tenaga honorer yang saat ini nasibnya tidak jelas.

"Sebenarnya ada 89 orang yang belum mendapatkan surat keputusan calon pegawai negeri sipil, namun 28 orang sudah masuk pemberkasan bulan September 2008 lalu, sehingga yang tersisa masih 61 orang," ujar Ribut.

Masih tersisanya tenaga honorer yang belum melakukan pemberkasan meskipun sudah tercantum dalam daftar tunggu, dinilai meresahkan. Sebab, pemerintah daerah menetapkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan berakhir Desember 2009 nanti.

Forum pun meminta Dewan dapat mengomunikasikan masalah ini kepada pihak eksekutif sesegera mungkin. Setidaknya, pemerintah daerah dapat mengeluarkan daftar tunggu proses pemberkasan sehingga tenaga honorer dapat mengetahui secara pasti kapan giliran mereka akan tiba.

Marus, perawat dari Puskesmas Samigaluh II, melanjutkan, beberapa perwakilan forum sudah pernah bertemu dengan Badan Kepegawaian Daerah Kulon Progo, dan dijanjikan dapat segera diangkat sebagai CPNS. Namun, belum diperoleh kejelasan tentang syarat-syarat administrasi pemberkasan yang harus dipenuhi sehingga mereka khawatir proses pemberkasan akan ditolak hanya karena berkas tidak lengkap.

Menanggapi permintaan tersebut, Sudarminto berjanji akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif dalam waktu dekat. Ia mengatakan tenaga honorer puskesmas bukan satu-satunya pihak yang bermasalah dengan pemberkasan CPNS. Persoalan yang sama juga terjadi pada guru-guru honorer.

"Kami akan berupaya mengadvokasi guru dan tenaga honorer sebaik-baiknya, hanya saja keputusan tetap ada di tingkat eksekutif. Saya harap forum juga membina komunikasi dengan pemerintah kabupaten," demikian Sudarminto menanggapi.

Lebih lanjut, anggota fraksi Partai Amanat Nasional itu menambahkan bahwa beberapa waktu lalu Dewan sudah pernah mengusulkan pemberian kompensasi khusus bagi guru dan juga tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi CPNS hingga akhir 2009. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian tanggapan dari usulan itu.