Densus Polri Masih Dibutuhkan di Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Keberadaan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri dinilai masih dibutuhkan untuk mengejar jaringan teroris yang belum berhasil ditangkap di Provinsi Aceh. "Masih ada beberapa personel Densus Mabes Polri yang kita butuhkan di Aceh untuk penyusuran jaringan teroris," kata Kapolda Aceh Irjen (Pol) Aditya Warman di Banda Aceh, Selasa (30/3/2010).

Hal tersebut disampaikan Kapolda seusai pertemuan dengan empat anggota DPD asal pemilihan Aceh, yang juga dihadiri Gubernur Irwandi Yusuf.

Kapolda menegaskan bahwa pihak kepolisian terus memburu para tersangka teroris yang belum menyerahkan diri atau tertangkap pihak keamanan di Aceh. "Polri akan segera menuntaskan masalah teroris di Aceh sampai selesai. Kami tidak mau ada yang tersisa. Pengejaran terhadap kelompok radikal bersenjata itu terus dilakukan," katanya.

Gubernur Irwandi Yusuf menyatakan, pihaknya siap memfasilitasi jika para tersangka teroris tersebut masih bersembunyi dan belum menyerahkan diri ke aparat kepolisian di Aceh. "Saya pikir mereka (teroris) lebih baik menyerahkan diri ke polisi. Saya mau memfasilitasi penyerahan diri. Kalau menyerahkan diri, mungkin hukumannya akan lebih ringan," katanya.

Selama sebulan lebih operasi "Walet Rencong" di Aceh, Gubernur menyebutkan bahwa 40 orang tersangka teroris ditangkap dan tercatat tujuh orang lagi masih dalam pengejaran polisi. "Kami berharap, tersangka teroris yang masih bersembunyi di hutan Aceh itu agar secepatnya keluar dari wilayah ini," katanya.

Dengan dijadikannya Aceh sebagai tempat pelatihan jaringan teroris, Gubernur mengatakan bahwa hal itu telah membuat pencitraan provinsi tidak baik di mata masyarakat nasional dan internasional.

Irwandi menyesalkan sikap Pemerintah Australia dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang memberikan status "travel warning" bagi Aceh. "Kami menyayangkan penetapan ’travel warning’ bagi Aceh. Australia dan PBB tidak melihat situasi di Aceh yang sebenarnya. Kami tidak goyah dengan sikap Pemerintah Australia dan PBB yang tidak tahu sesungguhnya situasi Aceh," kata Irwandi Yusuf.