Tak Ada Kelalaian Komando Satpol PP

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah melakukan investigasi beberapa hari, terkait kasus bentrok fisik antara Satpol PP dan massa saat penertiban gapura dan pendapa di areal Makam Mbah Priuk, Rabu (14/4/2010), Tim Pencari Fakta yang dibentuk DPRD DKI Jakarta tidak menemukan adanya kelalaian dalam garis komando Satpol PP DKI. TPF melihat ada unsur kelalaian dari pihak aparat keamanan yang tidak menambah personelnya saat bentrokan terjadi. Selain itu, TPF juga akan melakukan investigasi fokus pada oknum penyebar isu dan kebenaran dana Rp 11 miliar yang digunakan sebagai dana penertiban.

Ketua TPF DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana, yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI mengatakan, tim yang dipimpinnya itu telah mengumpulkan data-data lapangan terkait bentrokan tersebut. Data diperoleh dari penelusuran anggota tim di lokasi kejadian serta mendatangi instansi dan pihak yang terkait dengan bentrokan tersebut, seperti Wali Kota Jakarta Utara, Pemprov DKI, PT Pelindo II, dan ahli waris makam Mbah Priuk. Selain itu, mereka juga menerima masukan dari beberapa organisasi masyarakat.

Dari hasil investigasi tersebut, ada indikasi unsur kesengajaan dalam kerusuhan dari jalin komando pengamanan saat kerusuhan terjadi. Hal itu terlihat dari massa di tempat kejadian yang saat itu bisa mencapai 3.000 orang. Namun, saat massa bertambah, Satpol PP tidak ditarik mundur. “Seharusnya, jika kondisi sudah rusuh dan darurat, Satpol PP ditarik mundur dan aparat keamanan maju untuk melerai bentrokan,” kata Lulung di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (20/4/2010).

Bahkan, dengan kekuatan massa sebanyak itu, seharusnya kapasitas aparat keamanan ditambah dan aparat kepolisian harus berada di barisan depan. Maksudnya, selain untuk membuat barikade, juga untuk melakukan negosiasi agar ada jalan damai. “Artinya, kejadian ini bukan kelalaian Satpol PP. Bentrokan sebenarnya masih bisa dicegah hingga tidak menimbulkan korban jiwa. Tapi semuanya akan kita teliti lebih dalam lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota TPF DPRD DKI, S Andyka, mengatakan bahwa saat ini TPF memiliki dua prioritas pengusutan. Pertama, mencari tahu siapa yang mengembuskan isu bahwa akan ada pembongkaran makam sebelum bentrokan itu terjadi. Pasalnya, TPF menemukan bahwa dalam isi surat perintah bongkar tertulis Pemprov DKI tidak akan menggusur makam, tetapi akan merenovasi makam.

“Kami ingin tahu, siapa provokatornya di sini. Sampai ada 3.000 orang lebih begitu, tidak mungkin tidak ada rapat koordinasi,” kata Andyka.

Kedua, lanjutnya, TPF akan mengusut dugaan aliran dana sebesar Rp 11 miliar dari PT Pelindo II kepada Pemprov DKI untuk kepentingan penertiban.

Masih terkait hal ini, Ketua Tim Investigasi Kemanusiaan PMI, Ulla Nuchrawaty Usman, menerangkan bahwa timnya masih melakukan koordinasi internal dengan Komnas HAM dan TNI untuk saling tukar informasi terkait kerusuhan itu. PMI juga sudah banyak menerima pengaduan dari masyarakat di posko yang dibentuk oleh PMI.

"Warga yang mengadu pada umumnya yang anggota keluarganya menjadi korban. Warga juga mempertanyakan ke mana harus meminta ganti rugi," kata Ulla.

Selain mendata jumlah korban yang sebenarnya, Tim Investigasi Kemanusian PMI akan fokus mencari tahu penyebab meletusnya kerusuhan tersebut selama dua minggu. Hasil investigasi PMI akan direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta.